Modal Asing Masuk, Kemenkeu Soroti Ujian Besar Ekonomi RI

AKURAT.CO Indonesia menghadapi tantangan baru dalam menjaga pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Persoalannya bukan lagi semata-mata bagaimana menarik investasi sebanyak mungkin, melainkan memastikan modal yang masuk mampu meningkatkan produktivitas dan menghasilkan nilai tambah di dalam negeri.

Direktur Strategi Stabilisasi Ekonomi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Noor Faisal Achmad mengatakan investasi tetap menjadi salah satu faktor penting untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Namun, peningkatan volume investasi tidak otomatis menghasilkan pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan.

“Indonesia perlu lebih berfokus pada peningkatan produktivitas dan efisiensi investasi agar modal yang masuk dapat menghasilkan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian,” kata Noor dalam diskusi yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas bersama Asian Development Bank Institute (ADBI) di Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Baca Juga: Bos ADBI Beberkan PR Gubernur BI Baru: Jaga Rupiah hingga Dorong Pertumbuhan

Pernyataan tersebut menjadi relevan di tengah tantangan Indonesia untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi dan keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle-income trap).

Dalam kajian terbaru ADBI, Indonesia masih dinilai belum berada pada posisi aman untuk keluar dari middle-income trap. CEO ADBI Bambang Brodjonegoro menyebut Indonesia memiliki skor probabilitas 0,44, sementara ambang yang digunakan dalam kajian tersebut berada di level 0,6.

Sebagai pembanding, Jepang memiliki skor probabilitas 0,97, Singapura 0,95, dan Korea Selatan 0,91 sebelum negara-negara tersebut beralih menjadi negara berpendapatan tinggi.

Artinya, tantangan Indonesia bukan sekadar menjaga pertumbuhan ekonomi tetap positif. Pemerintah perlu memastikan pertumbuhan tersebut menghasilkan peningkatan produktivitas, pendapatan, kualitas pekerjaan, serta nilai tambah yang lebih tinggi.

Noor mengidentifikasi sejumlah persoalan struktural yang masih menghambat peningkatan produktivitas. Di antaranya kesenjangan keterampilan tenaga kerja, tingginya tingkat informalitas, intermediasi keuangan yang relatif terbatas dan mahal, serta regulasi kemudahan berusaha dan pasar tenaga kerja yang perlu lebih dapat diprediksi.