Tinjau Kantor Perbendaharaan Negara, Menkeu: Realisasi Belanja APBN 2023 88,3 Persen per 21 Desember

AKURAT.CO Realisasi Belanja Negara tercatat mencapai Rp2.769,6 triliun setara 88,3% dari pagu APBN 2023 yang sebesar Rp3.061,2 triliun per tanggal 21 Desember 2023.

Dalam kunjungannya ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang berlokasi di DKI Jakarta, antara lain di KPPN Jakarta I, KPPN Jakarta IV, dan KPPN Jakarta VI, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan bahwa realisasi belanja tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.998,2 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp771,4 triliun.

Dengan demikian, masih terdapat sisa pagu sebesar Rp366,3 triliun atau 11,7% dari total pagu APBN 2023.

Menurut Sri Mulyani, pada tahun 2023 KPPN di wilayah DKI Jakarta menangani alokasi DIPA Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.721,62 triliun setara 78% dari seluruh Belanja Pemerintah Pusat pada APBN 2023. Untuk itu, kelancaran proses pencairan anggaran pada akhir tahun, khususnya pada KPPN di wilayah DKI Jakarta, merupakan hal yang krusial mengingat porsi anggaran yang dibayarkan pada hari-hari terakhir tahun anggaran 2023 ini masih cukup tinggi.

"Pada bulan Desember ini, jumlah Surat Perintah Membayar (SPM) yang diproses KPPN lingkup DKI Jakarta rata-rata sebanyak 1.700 SPM dengan puncaknya mencapai 4.300 SPM per hari di salah satu KPPN," kata Sri Mulyani di Jakarta, Sabtu (23/12/2023).

Ditambahkan Menkeu, KPPN memiliki tugas penting yakni menangani pembayaran tagihan untuk Kementerian Negara/Lembaga (K/L) strategis, antara lain Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Dalam Negeri.

Selain itu, ada juga KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah yang melayani penyaluran pembiayaan atas beban anggaran yang bersumber dari Pinjaman dan Hibah baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

Realisasi Anggaran Persiapan Pemilu

Untuk realisasi belanja pemerintah pusat APBN 2023 sendiri, Sri Mulyani mengatakan alokasinya antara lain untuk mendukung tahapan persiapan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Hingga 2 Desember 2023, anggaran Pemilu telah terealisasi Rp23,4 triliun atau 77% dari pagu Rp30,4 triliun.

Realisasi anggaran melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang merupakan mitra kerja dari KPPN yang dikunjungi (KPPN Jakarta IV dan KPPN Jakarta VI) mencapai Rp20 triliun, yang dimanfaatkan antara lain untuk pembentukan Badan Adhoc; penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan; pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih; masa kampanye Pemilu; serta pengelolaan, pengadaan, laporan, dan dokumentasi logistik.

Selain itu, dukungan Pemilu juga dilaksanakan oleh 14 K/L lain dengan realisasi anggaran Rp3,4 triliun, yang dimanfaatkan antara lain untuk pengamanan Pemilu; pengawasan dana penyelenggaraan Pemilu; dan diseminasi informasi, sosialisasi, dan peliputan terkait Pemilu.

Pada kesempatan tersebut, Menkeu juga berdialog dengan perwakilan dari beberapa Satuan Kerja Mitra KPPN yang dikunjungi antara lain dengan Sekjen Kementerian Luar Negeri, perwakilan dari beberapa kedutaan besar di luar negeri, Sekjen Kementerian Agama, Sekretaris Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), perwakilan dari Puskeu Mabes Polri, serta perwakilan beberapa lender Pinjaman Luar Negeri seperti KFW Development Bank dan IDB.

"Terus jalin kerja sama dan komunikasi yang baik antara KPPN dengan satuan kerja, sehingga target-target yang ingin dicapai dalam mengelola anggaran di akhir tahun ini dapat terwujud. Perlu diingat juga untuk tetap menjaga tata kelola yang baik dalam melaksanakannya," kata Menkeu.