Termasuk Untuk PMN HK, Pembiayaan Investasi Capai Rp53,73 Triliun per Juli 2024

AKURAT.CO Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa hingga Juli 2024, pemerintah telah mengalokasikan pembiayaan investasi sebesar Rp53,73 triliun untuk berbagai badan layanan umum (BLU) dan badan usaha milik negara (BUMN).

Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers APBN KiTA yang digelar di Jakarta, Selasa (13/8/2024). "Ini bukan sekadar belanja, melainkan investasi. Investasi seharusnya menambah akumulasi dana atau penanaman modal," katanya.

Detail alokasi tersebut meliputi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang menerima Rp15 triliun, Lembaga Keuangan Internasional Rp1,9 triliun, serta KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebesar Rp8,6 triliun.

Baca Juga: Setoran Dividen BUMN Melebihi PMN Selama 2020-2024

Selain itu, penyertaan modal negara (PMN) juga diberikan kepada beberapa perusahaan seperti PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) atau IFG sebesar Rp3,5 triliun, PT Hutama Karya (HK) Rp18,6 triliun, dan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) Rp6 triliun.

"Untuk LPDP, dana sebesar Rp15 triliun telah mendukung 23.870 alumni yang tersebar di seluruh dunia. Ini turut meningkatkan reputasi Indonesia di kancah global," jelas Sri Mulyani.

FLPP untuk MBR pada 2024 mendapatkan alokasi Rp13,72 triliun dengan target penyaluran 166 ribu unit rumah. Hingga akhir Juli 2024, telah tersalurkan 109.719 unit rumah senilai Rp13,37 triliun.

Sementara itu, investasi pemerintah pada Lembaga Keuangan Internasional memberikan kontribusi pada berbagai lembaga global seperti Islamic Development Bank, International Development Association, dan International Fund for Agricultural Development (IFAD).

Penyertaan modal negara kepada WIKA mendukung penyelesaian berbagai proyek strategis nasional (PSN) melalui penerbitan saham baru untuk mempertahankan kepemilikan saham negara. Sedangkan untuk PT Hutama Karya, dana Rp18,6 triliun mayoritas digunakan untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

"Untuk Hutama Karya, alokasi Rp18,6 triliun adalah bagian dari total Rp131 triliun yang digunakan untuk jalan tol di Sumatera," ucap Sri Mulyani.

Terakhir, dana yang dialokasikan untuk BPUI atau IFG ditujukan untuk pengalihan polis Jiwasraya serta penguatan industri asuransi Indonesia.