Satu Data Kemiskinan Perlu Sentralisasi dan Akurasi Tinggi

AKURAT.CO Kabinet Merah Putih (KMP) Prabowo-Gibran menjanjikan satu data kemiskinan untuk acuan program bantuan sosial atau bansos berikutnya. Presiden dan Wapres bahkan ingin satu data kemiskinan bisa siap digunakan dalam 100 hari ke depan.

Menanggapi rencana tersebut, Vice President PT Infovesta Utama, Wawan Hendrayana menilai penyusunan data kemiskinan yang akurat dan terpusat menjadi langkah krusial dalam mendukung program bantuan sosial (bansos) pemerintah.

Data kemiskinan menjadi salah satu acuan utama bagi pemerintah dalam menyalurkan bantuan, sehingga penting untuk meningkatkan akurasi dan integrasinya di berbagai instansi.

"Bila data ini dapat disentralisasi dan tingkat akurasinya ditingkatkan, tentu akan menjadi lebih strategis dalam mendorong program-program pemerintah untuk pengentasan kemiskinan," ujarnya saat dihubungi Akurat.co, Kamis (31/10/2024).

Wawan menyoroti bahwa data kemiskinan saat ini tersebar di berbagai kementerian dan instansi, sehingga masih rentan terhadap risiko data ganda dan ketidakakuratan. Dalam kondisi ini, proses penyusunan data terpusat dan diperbarui secara berkala menjadi penting.

Baca Juga: Tanggapi Satu Data Kemiskinan, Ekonom: Harus Jadi Prioritas Karena Sangat Mendesak

Hal tersebut diharapkan dapat menekan potensi kesalahan, sekaligus memaksimalkan efektivitas penyaluran bantuan agar tepat sasaran. Sembari mendukung komitmen Presiden Terpilih Prabowo Subianto dalam 100 hari pertama pemerintahannya, Wawan sepakat terhadap rencana pembentukan big data kemiskinan terpusat. Dengan data terpusat dan akurat, program-program pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

"Jika setiap instansi terkait dapat menurunkan ego sektoral dan bekerja sama, program ini dapat diwujudkan dalam waktu singkat," jelas Wawan.

Wawan juga menilai untukmeningkatkan pertumbuhan ekonomi, program Prabowo mendorong peningkatan konsumsi masyarakat melalui bansos yang optimal. Bansos yang tepat sasaran, khususnya pada periode awal pemerintahan, akan berdampak positif pada daya beli masyarakat.