7 Poin Putusan MK Soal UU Cipta Kerja

AKURAT.CO MK mengabulkan sebagian gugatan (yudicial review) buruh terkait dengan UU Cipta Kerja dalam Omnibus Law.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan tim ekonomi Kabinet Merah Putih pun segera bergerak untuk segera merevisi beleid tersebut, menyesuaikan putusan MK.

Terkait Keputusan MK, Presiden Partai Buruh, Said Iqbal memberikan penjelasan mengenai pasal-pasal atau norma hukum yang berlaku. Setidaknya ada 7 poin yang disentuh dalam putusan tersebut, sebagaimana penjelasan berikut.

1. Upah

Dengan dicabutnya Pasal 88 ayat 1 dalam Pasal 81 angka 27 UU No. 6 Tahun 2023, maka PP No. 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan otomatis tidak berlaku lagi dan tidak dapat dijadikan acuan dalam penetapan upah minimum tahun 2025.

Mulai tahun 2025, akan ada upah minimum sektoral yang nilainya di atas upah minimum provinsi atau kabupaten/kota (UMP/UMK).

Baca Juga: Usai Putusan MK, Tim Menko Airlangga Godok Aturan Ketenagakerjaan

Ketentuan mengenai nilai indeks tertentu (α) yang sebelumnya ditetapkan sebesar 0,1 hingga 0,3, tidak lagi berlaku seiring dicabutnya Pasal 88D ayat 2 dalam Pasal 81 angka 28 UU No. 6 Tahun 2023. Besaran nilai indeks tertentu untuk upah minimum tahun 2025 harus dirundingkan dengan serikat pekerja.

Karena PP 51/2023 tidak lagi berlaku, maka tidak ada lagi batas bawah dan batas atas upah minimum.

"Kenaikan upah minimum tahun 2025 diusulkan sebesar inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi, dengan usulan serikat pekerja bahwa nilai indeks tertentu (α) adalah sebesar 1,0 hingga 2,0," ujar Iqbal, Minggu (3/11/2024).

2. Outsourcing

Jenis pekerjaan yang dapat menggunakan pekerja outsourcing akan dibatasi oleh Menteri Ketenagakerjaan, sehingga tidak bisa lagi sembarangan diterapkan. Penggunaan pekerja outsourcing tidak boleh berlaku seumur hidup.

3. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

PHK tidak lagi dapat dilakukan secara mudah (misalnya hanya melalui pesan WhatsApp atau pengumuman di selembar kertas).

PHK harus melalui proses bipartit, mediasi di Disnaker, dan pengadilan hubungan industrial (PHI). Selama belum ada putusan dari PHI, upah dan jaminan sosial pekerja harus tetap dibayarkan.

4. Pesangon

Nilai pesangon dikembalikan sesuai aturan lama (UU No. 13 Tahun 2003). Nilai pesangon dapat dibayarkan melebihi ketentuan undang-undang, sepanjang ada kesepakatan antara serikat pekerja dengan pengusaha.

5. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/Karyawan Kontrak

PKWT hanya boleh berlaku paling lama 5 tahun. Jika pekerja tersebut masih dibutuhkan setelah itu, maka harus diangkat menjadi karyawan tetap.

6. Cuti

Istirahat panjang atau cuti panjang diberikan kepada pekerja yang telah bekerja selama 6 tahun di perusahaan yang sama.

7. Tenaga Kerja Asing (TKA)

Tenaga Kerja Asing yang tidak memiliki keahlian khusus (unskilled workers) tidak boleh dipekerjakan di Indonesia. Perusahaan wajib mengutamakan mempekerjakan pekerja lokal.

Tenaga Kerja Asing dengan keahlian khusus (skilled workers) harus mendapatkan izin tertulis dari Menteri sebelum bekerja di Indonesia.