AKURAT.CO Indonesia terus memperkuat posisinya sebagai pemimpin dalam agenda perlindungan sosial atau perlinsos di kawasan Asia-Pasifik. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rachmat Pambudy, menegaskan pentingnya kerja sama strategis dengan United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UN ESCAP) untuk menciptakan sistem perlindungan sosial yang lebih adaptif dan inklusif.
Kerja sama antara Indonesia dan UN ESCAP juga menjadi simbol bahwa pembangunan sosial-ekonomi yang inklusif tidak bisa dilakukan secara terisolasi. Kolaborasi regional menjadi kunci untuk memastikan seluruh masyarakat, terutama kelompok rentan, mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
“Komitmen ini menjadi langkah krusial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia,” ujar Rachmat saat bertemu dengan Sekretaris Eksekutif UN ESCAP, Armida Alisjahbana, di Jakarta, Senin (9/12/2024).
Kerja sama ini tidak hanya relevan untuk Indonesia, tetapi juga untuk kawasan Asia-Pasifik yang menghadapi tantangan sosial-ekonomi yang kompleks, mulai dari kemiskinan hingga dampak perubahan iklim. Rachmat menekankan bahwa kebijakan perlindungan sosial adaptif akan menjadi kunci menghadapi dinamika ini, terutama dalam mendukung kelompok rentan di tengah bencana dan krisis.
Sebagai bentuk kontribusi konkret, Indonesia memimpin diskusi tentang perlindungan sosial adaptif dalam 8th Session of the Committee on Social Development yang berlangsung di Bangkok, Thailand, Oktober lalu. Diskusi ini berfokus pada upaya membangun ketahanan masyarakat rentan, yang sejalan dengan visi besar Indonesia Emas 2045.
Tidak hanya itu, Indonesia juga memprakarsai program-program berbasis komunitas yang mengedepankan peran desa dalam memberikan layanan terpadu bagi kelompok lanjut usia. Program ini menjadi bagian dari Peta Jalan Ekonomi Perawatan dan Rencana Aksi Nasional 2025-2045 yang diadopsi pemerintah sebagai solusi menghadapi tantangan perubahan demografi.
Dalam konteks regional, Indonesia menunjukkan kepemimpinannya dengan menjadi tuan rumah Konferensi Regional Asia-Pasifik tentang Penuaan Penduduk 2024 di Bali. Konferensi ini menghasilkan berbagai keputusan penting, termasuk penguatan kebijakan inklusif untuk mengatasi isu kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan.
Sebagai negara dengan jumlah penduduk besar dan keragaman sosial yang kompleks, Indonesia menyadari bahwa perlindungan sosial adaptif tidak hanya berfungsi sebagai jaring pengaman, tetapi juga alat strategis untuk menciptakan masyarakat yang lebih tangguh. Rachmat menekankan bahwa kebijakan ini perlu didukung oleh inovasi teknologi dan pendekatan kolaboratif antarnegara.
Pujian khusus juga disampaikan kepada Armida Alisjahbana, mantan Menteri PPN/Kepala Bappenas, yang dinilai telah meletakkan fondasi kuat dalam mengintegrasikan isu pembangunan strategis ke dalam agenda internasional. “Kontribusi Ibu Armida menjadi inspirasi bagi kami untuk terus melanjutkan visi besar ini,” kata Rachmat.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Kalender Jawa 15 Oktober 2026: Watak Weton Kamis Kliwon Dikenal Ramah dan Mudah Bergaul
- 2Kalender Jawa 14 Oktober 2026: Rabu Wage Dikenal Punya Watak Teguh dan Penuh Pertimbangan
- 3Tidak Semua Pengabdian Berujung Bintang, Hormat untuk Kolonel Edward Sitorus
- 4Boyamin Duga Nusron Wahid ke Malaysia Usai Menghindari Panggilan KPK
- 5Bangkai Kapal Tertua di Dunia Berusia 4.700 Tahun Ditemukan di Turki, Apa Saja yang Terungkap?
- 6Trump Sudah Berhati-Hati Terlibat Perang, Netanyahu Berupaya Memicu Kembali Konfrontasi dengan Iran
- 7Fabio Calonego Akui Ditawari Naturalisasi, Tertarik Bela Timnas Indonesia
- 8Gubernur Bali I Wayan Koster Viral Usai Adu Mulut dengan Petugas SPBU, Ini Profilnya
- 9Dua Tahun Dipimpin Prabowo: Harga Pupuk Turun 20 Persen, Kesejahteraan Petani Meningkat
- 10Boyamin Duga Nusron Wahid ke Malaysia Usai Menghindari Panggilan KPK









