Inflasi Jepang Menguat, BoJ Hati-hati Soal Suku Bunga

AKURAT.CO Indeks inflasi utama Jepang menunjukkan penguatan pertama dalam tiga bulan terakhir, memberikan sinyal bahwa tekanan harga terus meningkat. Data terbaru ini menjadi bahan pertimbangan penting bagi Bank of Japan (BoJ) dalam menentukan kebijakan suku bunga ke depan.
Menurut laporan Kementerian Dalam Negeri pada Jumat (20/12/2024), indeks harga konsumen (CPI) yang tidak termasuk makanan segar naik 2,7% pada November dibandingkan tahun sebelumnya. Dimana angka ini melampaui ekspektasi pasar sebesar 2,6% dan lebih tinggi dibandingkan kenaikan 2,3% pada Oktober lalu.
Sementara itu, CPI yang tidak termasuk energi dan makanan segar juga mencatat kenaikan sebesar 2,4%, naik tipis dari 2,3% pada bulan sebelumnya. Peningkatan ini sebagian besar dipicu oleh kenaikan biaya energi dan penyesuaian subsidi pemerintah.
Dilansir Bloomberg, Jumat (20/12/2024), penguatan data inflasi mendukung pandangan para analis bahwa Bank of Japan semakin dekat untuk mengurangi pelonggaran moneter dengan menaikkan suku bunga secara bertahap.
Namun, Gubernur BoJ, Kazuo Ueda masih berhati-hati dalam memberikan kepastian terkait waktu kenaikan suku bunga berikutnya.
Baca Juga: BoJ Bakal Naikkan Suku Bunga Acuan Jika Ekonomi Jepang Membaik
"Kami tetap membuka opsi untuk melakukan penyesuaian kebijakan, tetapi semua akan diputuskan berdasarkan perkembangan data terbaru," ujar Ueda dalam konferensi pers pada Kamis (19/12/2024) lalu.
Meskipun ada kemungkinan kenaikan suku bunga pada Januari 2025, komentar Ueda yang cenderung dovish juga membuka ruang untuk penyesuaian kebijakan pada Maret mendatang.
Usut punya usut, salah satu faktor pendorong inflasi adalah pengurangan subsidi utilitas pemerintah. Perdana Menteri Shigeru Ishiba sebelumnya memutuskan untuk mengembalikan subsidi ini mulai Januari hingga Maret sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi. Selain subsidi, paket tersebut juga mencakup bantuan uang tunai untuk rumah tangga berpenghasilan rendah.
Pada November, biaya listrik melonjak 9,9% dibandingkan tahun sebelumnya, meningkat signifikan dari kenaikan 4% pada Oktober. Biaya gas juga mengalami kenaikan tajam, dari 1,8% pada Oktober menjadi 6,4% di November.
Efek peredam subsidi utilitas terhadap inflasi secara keseluruhan melemah sebesar 0,2 poin persentase dibandingkan bulan sebelumnya. Hal ini menjadi salah satu alasan utama mengapa inflasi terus bergerak naik.
Menurut Ekonom Bloomberg, Taro Kimura menyatakan bahwa peningkatan inflasi yang terjadi bersamaan dengan tanda-tanda pertumbuhan upah yang solid memberikan Bank of Japan lebih banyak keyakinan bahwa target inflasi 2% akan semakin terjamin.
"Namun, langkah selanjutnya akan tetap menjadi tantangan besar bagi BOJ, mengingat kebijakan moneter yang terlalu cepat dapat berdampak negatif pada pemulihan ekonomi," ungkapnya.
Dengan inflasi yang terus berkembang, lanjut Kimura, perhatian pasar kini tertuju pada keputusan BOJ dalam beberapa bulan ke depan. "Apakah bank sentral akan bertindak lebih cepat untuk menyesuaikan kebijakan, atau memilih menunggu hingga kondisi pasar memberikan sinyal yang lebih kuat?," paparnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Kuota Gratis 81 GB HUT ke-81 RI Viral di WhatsApp, Ini Faktanya
- 2Bukan Febrie Adriansyah, Eksekutor Aset PT GBU Ternyata Anggota Tim 9 Hari Wibowo
- 3Demo Hari Ini di Bundaran HI, BEM UI Bawa 8 Tuntutan, Apa Saja Isinya?
- 420 Link Twibbon 17 Agustus 2026 Terbaru, Cocok untuk Rayakan HUT ke-81 RI Hari Ini!
- 5Kode Redeem FF Spesial 17 Agustus 2026, Ada Hadiah Gratis untuk Rayakan HUT ke-81 RI
- 6Diduga Selewengkan Kas RW Rp11 Miliar, Mantan Ketua dan Sekretaris RW di PIK Dilaporkan ke Polisi
- 7BEM UI Demo 18 Agustus di Bundaran HI, Ternyata Ini 8 Tuntutannya!
- 8Ben-Gvir Serukan Pembunuhan 30–40 Orang di Gaza Tiap Malam, Netanyahu Dikritik dari Kanan
- 9Lebih Inklusif dan Merakyat, Pemerintah Semarakkan HUT ke-81 RI di Kampung-kampung Padat Penduduk
- 10RUU Perampasan Aset Ditargetkan Sah Desember 2026









