Prefunding Cuma Rp80,7 Triliun, Pemerintah Andalkan Pajak Untuk Pembiayaan Awal Tahun 2025

AKURAT.CO Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyampaikan optimisme bahwa penerimaan perpajakan di awal tahun 2025 akan mampu menyokong kebutuhan belanja negara, meskipun pembiayaan dari hasil prefunding hanya mencapai Rp80,7 triliun.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto, mengungkapkan bahwa pajak mulai masuk sejak Januari dan akan menjadi salah satu sumber utama pembiayaan awal tahun.

“Pajak sudah mulai masuk sejak awal Januari, dan kami yakin penerimaan tersebut dapat mendukung belanja negara, terutama untuk program-program prioritas,” ujarnya di Jakarta, Kamis (26/12/2024).

Hingga saat ini, hasil prefunding sebesar Rp80,7 triliun hanya mencakup sekitar 10,4% dari target penarikan utang baru pada 2025 yang direncanakan mencapai Rp775,9 triliun. Angka ini pun masih jauh dibandingkan dengan total anggaran belanja 2025 yang mencapai Rp3.621,3 triliun.

Meski demikian, pemerintah memastikan bahwa program-program unggulan, termasuk Makan Bergizi Gratis, bantuan sosial, hingga subsidi, tetap berjalan sejak awal tahun.

Data menunjukkan bahwa dalam dua tahun terakhir, belanja pemerintah pada Januari terus meningkat. Pada 2023, belanja tercatat senilai Rp141,42 triliun, sementara pada 2024 naik menjadi Rp184,17 triliun.

Tren ini menunjukkan kebutuhan anggaran awal tahun yang besar, terutama untuk memenuhi belanja rutin seperti gaji pegawai hingga pelaksanaan program prioritas nasional.

Namun, penerimaan negara pada Januari justru mengalami penurunan. Pada 2023, penerimaan tercatat Rp232,17 triliun, sementara pada 2024 menurun menjadi Rp215,46 triliun. Meski begitu, APBN masih mampu mencatatkan surplus pada bulan pertama setiap tahunnya.

Di tengah optimisme pemerintah, tantangan tetap membayangi, salah satunya adalah penolakan terhadap kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. Penolakan ini memicu kekhawatiran akan potensi penurunan kepatuhan pajak masyarakat.

Kampanye “ogah bayar pajak” yang sempat ramai di media sosial dinilai dapat memengaruhi realisasi penerimaan perpajakan.

“Kami menyadari adanya tantangan dari penerimaan pajak. Namun, pemerintah akan terus meningkatkan komunikasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kontribusi pajak untuk mendukung pembangunan nasional,” kata Suminto.

Selain penerimaan pajak dan hasil prefunding, pemerintah masih memiliki Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang dapat digunakan jika diperlukan. SAL ini merupakan dana cadangan yang biasanya digunakan untuk menutup kekurangan pembiayaan sementara atau untuk mendukung pengeluaran tak terduga.

“Jika penerimaan pajak atau hasil prefunding belum mencukupi, SAL dapat menjadi penopang utama untuk memastikan program-program pemerintah berjalan sesuai rencana,” jelas Suminto.

Program Makan Bergizi Gratis, salah satu unggulan Presiden Prabowo Subianto, menjadi prioritas utama pemerintah di awal tahun. Program ini diharapkan mampu mendukung perbaikan gizi masyarakat serta mengurangi angka stunting di Indonesia.

Selain itu, belanja rutin seperti gaji pegawai, bantuan sosial, dan subsidi juga menjadi fokus utama dalam alokasi anggaran awal tahun.

Meskipun tantangan penerimaan pajak cukup besar, pemerintah tetap optimistis bahwa APBN 2025 dapat mencatatkan surplus di awal tahun. Surplus ini diharapkan tidak hanya menunjukkan pengelolaan anggaran yang baik, tetapi juga menjadi indikator stabilitas ekonomi nasional.

Untuk mengatasi tantangan penerimaan, pemerintah terus mendorong digitalisasi sistem perpajakan dan memperluas basis pajak. Selain itu, pengawasan terhadap kepatuhan pajak juga ditingkatkan guna memastikan penerimaan negara tetap optimal.

“Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan penerimaan melalui strategi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Dukungan masyarakat sangat penting untuk keberhasilan ini,” tambah Suminto.

APBN 2025 menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan belanja awal tahun, terutama dengan penerimaan pajak yang fluktuatif dan target pembiayaan yang ambisius.

Meski begitu, pemerintah percaya bahwa kombinasi dari penerimaan pajak, prefunding, dan penggunaan SAL dapat memastikan program-program prioritas tetap berjalan.

Dengan strategi yang tepat, APBN diharapkan kembali mencatatkan surplus, menunjukkan pengelolaan anggaran yang tangguh dan adaptif di tengah dinamika ekonomi global.