Kasus Silmy Karim Coreng Wajah Indonesia, Kementerian Imipas Harus Dievaluasi Total

AKURAT.CO Skandal korupsi di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) telah merusak wajah Indonesia di mata dunia internasional.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR, Andreas Hugo Pareira, menekankan agar lembaga yang mengurus keimigrasian diisi oleh sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kapasitas di bidang tersebut.

Menurutnya, Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK) di Kantor Imigrasi Jakarta Barat kembali mengingatkan bahwa praktik korupsi di sektor pelayanan publik masih menjadi tantangan serius.

"Kasus ini telah mencoreng wajah Indonesia di mata dunia. Karena berkaitan langsung dengan tata kelola investasi, kepercayaan internasional, dan kredibilitas birokrasi negara," kata Andreas, dalam keterangannya, Sabtu (6/6/2026).

OTT KPK di Kantor Imigrasi Jakarta Barat berkaitan dengan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian bagi Warga Negara Asing (WNA) yang ingin tinggal di Indonesia. Dalam hal ini adalah Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) maupun Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).

Baca Juga: KPK Sita Mobil Sport hingga Valas dari Rumah Silmy Karim

Kasus ini turut menyeret mantan Wamen Imipas, Silmy Karim. KPK menjerat Silmy dan tujuh orang lainnya dengan pasal pemerasan dan gratifikasi.

Menurut Andreas, praktik suap dalam pengurusan izin tinggal WNA bukan sekadar persoalan pelanggaran hukum biasa. Karena itu, DPR dan juga publik menuntut proses hukum berjalan secara transparan dan tuntas.

Di luar aspek penegakan hukum pada kasus ini, Andreas pun menilai terdapat pertanyaan yang lebih besar.

"Bagaimana praktik semacam ini bisa terjadi di sektor yang seharusnya menjadi garda terdepan pengawasan lalu lintas orang asing di Indonesia," katanya.

"Maka kita harus memastikan agar kasus ini tidak berhenti sebagai peristiwa hukum semata, melainkan menjadi momentum evaluasi sistemik terhadap tata kelola keimigrasian nasional," tambah Andreas.

Baca Juga: KPK Buru Bukti Baru, Rumah Silmy Karim Digeledah Sehari Setelah Jadi Tersangka

Ia mengingatkan bahwa pelayanan keimigrasian merupakan salah satu sektor strategis yang berhubungan langsung dengan investor, tenaga kerja asing, wisatawan, hingga ekspatriat yang tinggal di Indonesia.

Jika pengurusan izin tinggal dapat diperjualbelikan melalui praktik suap, maka muncul risiko besar berupa masuknya individu yang tidak memenuhi persyaratan atau bahkan berpotensi mengancam keamanan dan ketertiban.

Di sisi lain, Andreas berpandangan keberhasilan pemberantasan korupsi bukan hanya diukur dari banyaknya operasi tangkap tangan, tetapi dari kemampuan negara mencegah praktik serupa terjadi kembali.

Pasalnya, imigrasi sebagai pintu gerbang masuk dan keluar orang asing harus diisi oleh SDM yang mempunyai kapasitas dan kompetensi di bidang keimigrasian baik di level pimpinan maupun pelaksana.

Andreas juga menyinggung Indonesia yang tengah berupaya menarik investasi global, meningkatkan sektor pariwisata, dan memperkuat posisi sebagai pusat manufaktur dan ekonomi digital di Asia Tenggara. Maka praktik korupsi dalam layanan imigrasi menciptakan ketidakadilan.

Baca Juga: Kasus Silmy Karim Jadi Alarm Reformasi, Kementerian Imipas Harus Berbenah Total

Ia menyebut, kondisi seperti itu berpotensi merusak kepercayaan yang selama ini terus diupayakan negara.

Kasus ini harus menjadi alarm penting bahwa reformasi birokrasi di sektor keimigrasian belum sepenuhnya selesai. Mekanisme pengawasan internal belum cukup efektif dalam mendeteksi dugaan penyimpangan sebelum aparat penegak hukum turun tangan.

"Kami akan meminta penjelasan mengenai sistem audit, pengawasan elektronik, dan mekanisme pelaporan pelanggaran yang selama ini berjalan," ujarnya.

Karena itu, pentingnya pembenahan kelembagaan imigrasi. Ia mendorong agar Kementerian Imipas segera menyusun peta risiko korupsi pada seluruh layanan strategis. Serta evaluasi berkala terhadap pejabat yang menduduki posisi strategis, terutama pada unit pelayanan yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan WNA.

"Rotasi jabatan, audit integritas, serta penguatan budaya antikorupsi harus menjadi bagian dari reformasi berkelanjutan. Pendekatan ini penting agar kasus serupa tidak terus berulang setiap beberapa tahun dengan pola yang hampir sama," jelasnya.

Baca Juga: KPK Bongkar Skandal Pemerasan di Imigrasi, Silmy Karim Terima Setoran Rp100 Juta per Minggu

Andreas berharap pemerintah mengambil banyak pelajaran dari kasus suap di lingkungan Kementerian Imipas ini. Khususnya dalam hal pemilihan pejabat dan pelaksana.

"Karena sebagai pintu gerbang, imigrasi juga adalah wajah Indonesia, baik ke publik domestik mapun di dunia internasional," demikian Andreas.