Sektor Infokom Berkontribusi 8,64 Persen ke Pertumbuhan Ekonomi Nasional

AKURAT.CO Ekonomi digital terus menjadi motor penggerak ekonomi. Manfaat digitalisasi merangsek di segala lini kegiatan masyarakat.

Selama kurun waktu 2014-2024, data Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menyebut, sektor infokom rata-rata mencatatkan pertumbuhan tinggi dalam ekonomi digital dengan kontribusi hingga 8,64%, bahkan selalu mencatatkan pertumbuhan positif terhadap ekonomi Indonesia.

Pandangan itu mengemuka dalam webinar bertajuk 'Ekonomi Digital dan Pembangunan Berkelanjutan: Peluang dan Tantangan' yang digelar Magister Ekonomi Terapan (MET) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran (FEB UNPAD), Senin (17/2/2025).

Koordinator Tim Neraca Pembayaran, Direktorat Perencanaan Makro dan Analisis Statistik Bappenas, Khalisah Mutiara Purnamasari menyebutkan, nilai keseluruhan ekonomi digital (gross menchandise value/GMV) terus mendaki. Jika tahun 2024, GMV mencapai USD90 miliar, maka di tahun 2030 akan mencapai USD200-USD360 miliar.

"Dari nilai ekonomi yang besar, hingga saat ini, perdagangan daring masih mendominasi dengan nilai transaksi USD65 miliar, disusul oleh perjalanan daring (USD9 miliar), transportasi makanan (USD9 miliar) serta media dengan GMV USD8 miliar," kata Khalisah.

Baca Juga: Punya Banyak Startup, Menteri Maman Sebut RI Berpotensi Jadi Pemain Ekonomi Digital Global

Menurut Khalisah, teknologi telah memberikan dampak positif bagi ekonomi. Indonesia bahkan menjadi pasar terbesar untuk ekonomi digital di Asia Tenggara yakni sebesar 414% dari 2017-2021 dan diestimasi akan meningkat delapan kali lipatnya.

Khalisah bilang bahwa implementasi transformasi digital juga diyakini akan memberikan dampak positif, akan bertambah sebesar USD1,19 triliun hingga USD1,34 triliun.

"Sementara, peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,4% per tahun. Potensi penerimaan pendapatan dari ekonomi digital mencapai USD130 miliar serta meningkatkan tenaga kerja hingga 150,76 juta orang hingga 156,96 juta orang," terang Khalisah.

Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran, Rina Indiastuti menambahkan, ekonomi digital berguna untuk semua masyarakat.

"Tak hanya sekadar melakukan transaksi, masyarakat juga mendapatkan derasnya aliran informasi ke masyarakat. Semua orang bisa terlibat dalam ekonomi digital hanya dengan smartphone,” kata Rina.

Menurut rektor Unpad periode 2019-2024 itu, penggunaan digital selama ini mayoritas masih untuk transaksi dan yang lebih banyak mendorong konsumsi. Rina menyebut, teknologi berdampak positif dan negatif sekaligus.

"Perkembangan digital mampu mendorong ekonomi. Banyak cerita sukses yang lahir dari ekonomi digital. E-commerce dan transaksi digital adalah contohnya. Dari sini lahir pebisnis baru yang berjualan dan bertransaksi digital via media sosial berkembang seperti di tiktok, Instagram dan banyak lagi," terang Rina.

Meski begitu, Rina menyadari, tantangan juga mengintai antara lain infrastruktur yang belum merata, termasuk akses, intergrasi hingga manfaat terhadap produksi. Yang juga harus diselesaikan adalah ketimpangan yang makin melebar.

Karena itu, kata Rina, penciptaan dan pemanfaatan ekosistem ke depan harus mampu menciptakan peluang untuk terobosan, mulai dari pemikiran, kebijakan, inovasi dan hingga menciptakan peluang bisnis.

"Ini yang sedang kita perjuangkan bersama dengan semua stakeholders. Teknologi bukan segalanya, butuh kecerdasan untuk memanfaatkan agar akselerasinya mampu membantu masyarakat," ujar Rina.

Pengajar Institute Science of Tokyo, Eko Heru Prasetyo berpandangan, salah satu tantangan bagi perkembangan digital adalah literasi. "Literasi ke pengguna digital sendiri yang belum optimal,” ujar dia.

Lewat hasil risetnya, Eko mengungkap pentingnya literasi pada pengemudi ojek online. Ia bilang, literasi ke pengemudi online yang minim juga membuat ojek masih gagal memaksimalkan pendapatan.

"Di sisi lain, bisnis seperti ojek online juga dikontrol oleh algoritma. Pasalnya, lewat penggunaan algoritma, pebisnis bisa dengan mudah mengontrol pengemudi online.

“Pebisnis bisa mengontrol, dari verifikasi, regulasi, jam kerja hingga pendapatan. Jadi dengan algoritma, mereka seperti dikompetisikan seperti film Hunger Games,” ujar Eko.

Ia berharap stakeholders seperti pemerintah melihat fenomena ini untuk melakukan pengaturan, adanya kewajiban literasi, sekaligus perlindungan bagi pengemudi ojek.