China Peringatkan Negara Berkembang Jangan Jadi Korban Tarif AS

AKURAT.CO China melayangkan peringatan keras kepada negara-negara berkembang agar tidak terjebak dalam tawaran dagang Amerika Serikat (AS) yang berpotensi merugikan hubungan jangka panjang dengan Beijing.

Pernyataan tersebut datang menyusul langkah AS yang akan menaikkan tarif terhadap sejumlah mitra dagangnya mulai awal Juli 2025.

Dalam pernyataan resmi yang dirilis Kementerian Perdagangan China dikutip dari laman CGTN, juru bicara lembaga tersebut menegaskan bahwa China akan mengambil tindakan tegas terhadap negara mana pun yang menjalin kerja sama dagang dengan AS yang mengorbankan kepentingan China.

Baca Juga: Perang Dagang Mereda, AS-China Bahas Akses Tanah Jarang dan Ekspor Teknologi

"Jika situasi seperti itu terjadi, China tidak akan menerimanya dan akan mengambil tindakan balasan yang tegas," ujarnya.

China menyebut kebijakan tarif baru AS sebagai bentuk intimidasi sepihak yang berbahaya bagi stabilitas sistem perdagangan multilateral.

Juru bicara tersebut menambahkan bahwa hanya dengan ketegasan prinsip dan posisi, sebuah negara dapat menjaga hak dan kepentingan sahnya.

Pernyataan ini secara tidak langsung menyasar negara-negara berkembang yang saat ini tengah menjajaki peluang dagang baru dengan Washington.

Banyak negara, khususnya di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, berada di persimpangan sulit antara mengakses pasar AS dan menjaga hubungan strategis dengan China.

China selama ini menjadi mitra utama bagi banyak negara berkembang dalam bidang perdagangan, infrastruktur, dan investasi strategis.

Baca Juga: Rupiah Nanjak 73 Poin ke Rp16.253 di Tengah Eskalasi Perang Dagang AS-China

Oleh karena itu, tekanan dari Beijing ini dinilai sebagai upaya mempertahankan pengaruh globalnya dan mencegah pergeseran aliansi dagang di tengah ketidakpastian geopolitik.

Analis hubungan internasional menilai, langkah ini menunjukkan bahwa persaingan dagang AS-China kini tak hanya bersifat bilateral, tetapi telah merembet menjadi pengaruh terhadap arah kebijakan ekonomi negara-negara mitra mereka.