Rebalancing Ekonomi RI dan AS Menguat di Tengah Tren Multipolar

AKURAT.CO Dorongan penataan ulang hubungan ekonomi Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) menguat di tengah perubahan lanskap global menuju sistem multipolar.

Ekonom menilai momentum ini krusial untuk memperkuat kemandirian strategi nasional dan mengurangi ketergantungan struktural terhadap satu kekuatan ekonomi.

Ekonom Senior Pusat Kajian Keuangan, Ekonomi, dan Pembangunan Universitas Binawan, Farouk Abdullah Alwyni, menegaskan pentingnya langkah strategis tersebut.

Baca Juga: HSBC Indonesia: Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa di Bawah 5 Persen Imbas Krisis Energi Global

“Momentum ini perlu dimanfaatkan Indonesia untuk memperkuat posisi sebagai negara berdaulat yang mampu menentukan arah kebijakan ekonominya sendiri,” kata Farouk dalam keterangan tertulis, Sabtu (25/4/2026).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai perdagangan Indonesia dengan AS pada 2025 mencapai sekitar USD39 miliar, dengan surplus di pihak Indonesia sekitar USD15 miliar.

Namun, struktur ekspor masih didominasi produk berbasis manufaktur padat karya seperti tekstil, alas kaki, dan elektronik.

Di sisi lain, ketergantungan terhadap dolar AS dalam transaksi global masih tinggi. Data Bank Indonesia (BI) menunjukkan lebih dari 80% transaksi perdagangan internasional Indonesia masih menggunakan dolar AS hingga awal 2026.

Farouk menilai kondisi ini membuat Indonesia rentan terhadap fluktuasi kebijakan moneter AS, termasuk suku bunga acuan The Fed.

Baca Juga: Konsumsi Melemah Jadi Risiko Besar Pertumbuhan Ekonomi China di Tahun 2026

Perubahan arah geoekonomi global semakin nyata dalam dua tahun terakhir. Sejumlah negara mulai mengurangi ketergantungan terhadap AS, baik dalam perdagangan, investasi, maupun kebijakan moneter.

Fenomena ini tercermin dari:

• Munculnya narasi “the world minus one” yang disuarakan pemimpin global

• Diversifikasi mitra dagang oleh negara-negara Asia dan Eropa

• Penguatan kerja sama Selatan-Selatan

Langkah Indonesia sejalan dengan tren tersebut. Sepanjang April 2026, Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan diplomatik ke Jepang, Korea Selatan, Rusia, dan Prancis untuk memperluas kemitraan strategis.

Selain itu, kerja sama dengan Rusia dalam sektor energi menjadi salah satu fokus utama untuk memperkuat ketahanan nasional.

Farouk menilai dinamika ini menunjukkan terbentuknya poros baru kerja sama global di luar dominasi Barat, termasuk kolaborasi antara China, Rusia, dan Iran.

Penataan ulang relasi ekonomi dengan AS berpotensi membawa sejumlah implikasi:

1. Stabilitas Ekonomi Domestik

Diversifikasi mitra dagang dapat mengurangi risiko eksternal akibat kebijakan unilateral AS, seperti kenaikan suku bunga atau kebijakan proteksionisme.

2. Perubahan Arus Investasi

Data BKPM menunjukkan realisasi investasi asing pada 2025 mencapai Rp1.418 triliun, dengan kontribusi besar dari Singapura, China, dan Jepang. Rebalancing hubungan ekonomi dapat mempercepat pergeseran sumber investasi ke kawasan Asia.

3. Nilai Tukar Rupiah

Ketergantungan pada dolar AS membuat rupiah sensitif terhadap kebijakan The Fed. Penguatan kerja sama non-dolar berpotensi mengurangi volatilitas nilai tukar dalam jangka panjang.

4. Peluang Industri Nasional

Diversifikasi pasar ekspor membuka peluang bagi sektor hilirisasi, terutama mineral, energi, dan manufaktur bernilai tambah.

Oleh sebab itu, Farouk menegaskan bahwa langkah evaluasi hubungan ekonomi dengan AS bukan bentuk konfrontasi, melainkan strategi menjaga kedaulatan nasional.

“Peninjauan kembali kesepakatan tarif dan kerja sama strategis merupakan refleksi untuk memastikan Indonesia tetap berorientasi pada kepentingan jangka panjang,” ujarnya.

Dengan posisi sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20, arah kebijakan ini dinilai akan menentukan peran Indonesia dalam peta ekonomi global yang semakin terfragmentasi.