Ekspor Tunggal Komoditas SDA Lewat BUMN Distorsi Pasar, IHSG Makin Lemas

AKURAT.CO Kebijakan terbaru soal Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA yang diumumkan Presiden Prabowo dinilai merusak mekanisme pasar dan direspons negatif oleh investor.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, jika kebijakan itu diimplementasi, akan terjadi distorsi pasar.

Jikapun sebelumnya ada market failure berupa kebocoran (missinvoicing/ underinvoicing) solusinya bukan lah state capitalisme dimana BUMN menjadi satu-satunya pelaku ekspor komoditas SDA. Seharusnya pemerintah jangan mendistorsi, tapi fokus pada masalah, yakni memperbaiki tata kelola di pasar SDA.

Baca Juga: Multi Bintang Indonesia Ekspor Radler ke Australia

"Ditakutkan akan mendistorsi ekpor komoditas dan belum tentu juga nanti BUMN bisa mecari buyer yang sesuai sehingga akhirnya malah kebingunan dalam penentuan harga misalnya," ujar Bhima kepada Akurat.co, Rabu (20/5/2026).

Model state capitalism atau kapitalisme negara lewat badan ekspor nasional, lanjut Bhima, justru akan melemahkan daya saing dan daya tarik pelaku usaha nasional itu sendiri, untuk melakukan hilirisasi misalnya.

"Itu yang sebenarnya dikhawatirkan. Badan ekspor ini nantinya akan memicu adanya kuota. Sebagian sawitnya untuk biodiesel karena enggak menari lagi untuk diekspor. Atau batu bara untuk PLN. Akhirnya ini akan hambat transisi energi dan mengurangi devisa eskpor," tutur Bhima.

Kebijakan ini juga hanya akan mengulang kegagalan BPPC (Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh). Lembaga yang dibentuk pemerintah pada akhir 1990 untuk memonopoli tata niaga cengkeh di Indonesia. Badan ini mewajibkan petani menjual cengkeh hanya kepada BPPC, bukan lagi langsung ke pabrik rokok, dengan dalih menstabilkan harga.

"Akhirnya terjadi monopoli komoditas SDA. Dan akhirnya medistorsi pasar yang merugikan para petani nantinya. Yang menikmati rantai besarnya hanya BUMN. Pertanyaannya BUMN nya korupsi enggak? Memang ada masalah tata kelola yang saat ini sepertinya kian jauh dari ideal. Yang jelas, pasar, rupiah, keuangan akan merespons negatif," sesal Bhima.

Benar saja, beberapa jam usai pidato Presiden Prabowo soal kebijakan itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terpantau masih terperosok. Pukul 14.07 WIB perdagangan sesi II, Rabu (20/5/2026), IHSG turun 20,54 poin (0,32%) ke 6.350,14.

Sebelumnya Presiden Prabowo menyebut BUMN bakal menjadi eksportir tunggal untuk komoditas minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro alloy).

Pemerinta,h lanjutnya telah menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam. Penerbitan peraturan pemerintah ini menjadilangkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam Indonesia.

"Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro alloy), kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal," ujar Presiden Prabowo di sela pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027, Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu (20/5/2026).