Inflasi Terkendali, BI Andalkan Produksi dan Distribusi Pangan

AKURAT.CO Bank Indonesia (BI) memperkuat strategi pengendalian inflasi dengan mengoptimalkan ketahanan pangan nasional melalui program Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) serta Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).

Langkah ini dilakukan untuk menjaga inflasi tetap berada dalam sasaran 1,5-3,5% sekaligus melindungi daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Deputi Gubernur BI, Ricky P. Gozali mengatakan, pengendalian inflasi saat ini tidak lagi hanya bertumpu pada kebijakan moneter, melainkan juga bergantung pada kemampuan menjaga pasokan dan harga pangan nasional.

Baca Juga: Bank Indonesia Naikkan BI-Rate ke 5,50 Persen

"Ketahanan pangan yang baik, termasuk dengan terjaganya stok dan harga komoditas pangan, dapat menekan kenaikan inflasi. Dengan tekanan harga yang tetap terkendali, daya beli masyarakat dapat terlindungi dan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga," ujar Ricky dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Menurut Ricky, BI mendorong peningkatan produktivitas sektor pertanian, memperlancar distribusi pangan, serta menjaga stabilitas harga melalui implementasi GPIPS yang dijalankan bersama pemerintah pusat dan daerah.

Selain itu, BI mengoptimalkan instrumen KLM untuk memperluas pembiayaan perbankan ke sektor-sektor strategis seperti pertanian, industri pengolahan pangan, dan hilirisasi komoditas pangan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat fondasi pasokan pangan nasional dari sisi produksi hingga distribusi.

Data BI menunjukkan inflasi Indonesia masih berada dalam rentang target bank sentral dalam beberapa tahun terakhir. Namun, kelompok volatile food atau pangan bergejolak tetap menjadi salah satu penyumbang utama tekanan inflasi, terutama ketika terjadi gangguan cuaca, distribusi, maupun pasokan.

Ricky mengingatkan bahwa tantangan global yang semakin kompleks berpotensi meningkatkan risiko inflasi pangan domestik. Volatilitas harga komoditas dunia, kebijakan pembatasan ekspor sejumlah negara, kenaikan biaya logistik internasional, hingga pelemahan nilai tukar menjadi faktor yang dapat memicu kenaikan harga pangan dan sarana produksi pertanian.

"Tekanan terhadap nilai tukar rupiah turut mendorong kenaikan harga pangan impor dan input pertanian. Karena itu, pengendalian inflasi dan penguatan ketahanan pangan harus berjalan beriringan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional," katanya.

Dalam forum yang sama, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria menekankan pentingnya inovasi teknologi pertanian untuk mengurangi risiko inflasi pangan yang dipicu perubahan iklim.

Arif mengungkapkan BRIN telah mengembangkan sejumlah varietas padi unggulan dengan produktivitas lebih dari 10 ton per hektare. Varietas tersebut dirancang tahan terhadap banjir, kekeringan, serta tingkat salinitas tinggi yang semakin sering terjadi akibat perubahan cuaca ekstrem.

Baca Juga: Fungsi Bank Indonesia terhadap Ekonomi Nasional

"Ketersediaan varietas unggul yang tahan cuaca ekstrem diharapkan dapat menstabilkan pasokan komoditas pokok dan mencegah lonjakan harga," ujar Arif.

Pendekatan ini menjadi penting mengingat komoditas pangan bergejolak masih menjadi faktor dominan pembentuk inflasi nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, harga beras, cabai, bawang merah, dan sejumlah komoditas hortikultura kerap mengalami fluktuasi tajam akibat gangguan produksi maupun distribusi.

Dari sisi pengelolaan pasokan, Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama BI terus memperluas berbagai program stabilisasi harga. Ketua Tim Kerja Stabilisasi Pasokan Pangan Bapanas Yudhi Harsatriadi Sandyatma mengungkapkan sinergi melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) terus diperkuat untuk menjaga ketersediaan pangan di berbagai wilayah.

"Hingga awal Juni 2026, Gerakan Pangan Murah telah dilaksanakan lebih dari 5.200 kali di 36 provinsi. Selain itu, sebanyak 2.890 Kios Pangan telah beroperasi di seluruh Indonesia untuk mendekatkan akses masyarakat terhadap bahan pangan dengan harga terjangkau," kata Yudhi.

Data tersebut menunjukkan pemerintah mulai menggeser fokus pengendalian inflasi dari sekadar intervensi harga jangka pendek menjadi penguatan ekosistem pangan yang lebih terintegrasi.

Kehadiran ribuan kios pangan dan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah menjadi instrumen penting untuk meredam gejolak harga di tingkat konsumen.

Dukungan terhadap agenda ketahanan pangan nasional juga datang dari sektor swasta. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pangan Kadin Indonesia, Mulyadi Jayabaya menegaskan, dunia usaha siap memperkuat rantai pasok pangan nasional sekaligus meningkatkan investasi di sektor tersebut.

"Kami datang membawa solusi, investasi, dan kesiapan untuk bergerak bersama," ujar Mulyadi.