30 MoU RI-China Senilai Rp37,1 Triliun Didorong Masuk Tahap Implementasi

AKURAT.CO Pemerintah mulai mengubah pendekatan dalam menjalin kerja sama ekonomi dengan China.

Jika sebelumnya penandatanganan nota kesepahaman (MoU) menjadi penanda awal kemitraan, kini pemerintah menegaskan kerja sama harus berujung pada proyek investasi yang benar-benar terealisasi dan memberi nilai tambah bagi industri nasional.

Pesan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto saat bertemu Menteri Perdagangan Republik Rakyat Tiongkok (RRC), Wang Wentao di Shanghai, Jumat (17/7/2026).

Dalam pertemuan bilateral itu, Airlangga menekankan bahwa implementasi investasi kini menjadi fokus utama pemerintah di tengah semakin eratnya hubungan ekonomi kedua negara.

"Berbagai Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani perlu segera ditindaklanjuti menjadi investasi nyata. Kami juga mendorong pembentukan joint venture agar kerja sama TCTP dapat menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih konkret," kata Airlangga melalui keterangan tertulis yang diterima AKURAT.CO.

Baca Juga: Airlangga Usulkan Indonesia Masuk Sekretariat Organisasi AI Dunia

Pernyataan tersebut menjadi sinyal perubahan orientasi pemerintah dalam menarik investasi asing. Fokusnya tidak lagi hanya pada besarnya nilai komitmen investasi, melainkan juga pada seberapa cepat proyek direalisasikan dan seberapa besar dampaknya terhadap penguatan industri dalam negeri.

Dalam skema Two Countries Twin Parks (TCTP), Indonesia dan China sejauh ini telah menandatangani 30 nota kesepahaman dengan estimasi nilai investasi mencapai sekitar Rp37,1 triliun.

Pemerintah kini ingin seluruh komitmen tersebut segera masuk ke tahap implementasi melalui pembangunan proyek maupun pembentukan perusahaan patungan (joint venture).

Model kerja sama tersebut dinilai penting karena tidak hanya menghadirkan modal, tetapi juga membuka peluang transfer teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga penguatan rantai pasok industri nasional.

Selain mendorong realisasi investasi, pemerintah juga mengusulkan perluasan kawasan yang masuk dalam skema TCTP. Langkah tersebut diharapkan membuka lebih banyak peluang investasi di berbagai daerah serta memperkuat konektivitas antarkawasan industri.

Di sektor perdagangan, Airlangga menyampaikan bahwa China masih menjadi mitra dagang terbesar Indonesia. Nilai perdagangan kedua negara sepanjang 2025 mencapai US$154,6 miliar dengan pertumbuhan rata-rata 7,24% selama periode 2021–2025.

Meski demikian, pemerintah ingin hubungan dagang tersebut berkembang lebih seimbang. Upaya yang didorong antara lain melalui peningkatan ekspor produk bernilai tambah, penguatan hilirisasi, serta investasi yang berorientasi ekspor sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas.

Pemerintah juga memperkenalkan Danantara Indonesia sebagai mitra strategis yang diharapkan mampu menjembatani masuknya investasi berkualitas dari China.

Baca Juga: Airlangga: WICO Perkuat Posisi RI Sebagai Pusat Ekonomi ASEAN

Peran tersebut diarahkan untuk mendukung proyek-proyek prioritas nasional, memperkuat kapasitas produksi, menciptakan lapangan kerja, sekaligus meningkatkan transfer teknologi.

Di bidang energi, Indonesia mengundang perusahaan-perusahaan China untuk memperluas investasi dalam pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang ditargetkan mencapai kapasitas 100 gigawatt.

Pemerintah juga berharap investasi tersebut dapat memperkuat industri panel surya nasional sehingga rantai pasok energi bersih dapat berkembang di dalam negeri.

Tak hanya itu, Indonesia meminta dukungan China terhadap pembentukan Sekretariat Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) di Indonesia.

Menurut pemerintah, keberadaan sekretariat permanen akan memperkuat implementasi perjanjian perdagangan sekaligus meningkatkan peran Indonesia dalam arsitektur ekonomi kawasan.

Pertemuan bilateral tersebut juga menjadi bagian dari persiapan menuju APEC 2026 di China.

Kedua negara diharapkan mulai mengidentifikasi proyek-proyek strategis yang dapat diumumkan pada pertemuan tingkat kepala negara sehingga kerja sama ekonomi Indonesia-China tidak berhenti pada komitmen, melainkan menghasilkan investasi dan proyek yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.