Pemprov Diminta Fokus Atasi Kemiskinan Ekstrem Warga Jakarta

Hal itu disampaikan Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta, Ali Muhammad Johan, dalam pandangan umum terhadap rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta 2024.

 

"Fraksi Partai Demokrat meminta agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat menyediakan anggaran yang diperlukan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem. Dengan sasaran yang ditetapkan berdasarkan Kepgub Nomor 665 Tahun 2023," katanya dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Kamis (8/8/2024). 

 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Jakarta pada 2023 sebanyak 477,83 ribu jiwa.

 

 

Sebagai informasi, indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.

 

Sedangkan indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. 

 

Selain meminta Pemprov DKI Jakarta fokus mengentaskan kemiskinan, Fraksi Partai Demokrat juga menyoroti penanganan kekerdilan atau stunting pada anak.

 

Menurut Ali, penanganan stunting tidak cukup hanya sebatas memberikan asupan gizi, tetapi juga harus disertai perbaikan lingkungan tempat tinggal warga Jakarta. 

 

 

"Melakukan perbaikan program lingkungan tempat tinggal, penyediaan air bersih dan sanitasi yang baik," pungkasnya. 

 

Sebelumnya, DPRD dan Pemprov DKI Jakarta menyetujui Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2024 naik 4,60 persen dari APBD yang telah disepakati awal.

 

Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, mengatakan, perubahan APBD tahun 2024 sebesar Rp85,47 triliun, naik 4,60 persen dari penetapan APBD tahun anggaran 2024 yaitu Rp81,7 triliun.

 

"Kami mengapresiasi legislatif atas dukungan terhadap eksekutif dalam mewujudkan efisiensi anggaran membangun Jakarta yang berkelanjutan," katanya.