AKURAT.CO Calon Gubernur Jakarta, Pramono Anung, meyakini pusat pemerintahan masih tetap ada di Jakarta selama 10 tahun ke depan.
Jika melihat pembangunan dan progres Ibu Kota Nusantara (IKN), Pramono menilai belum semua fasilitas pemerintahan ada, sehingga masih akan bertumpu di Jakarta.
Walaupun menurutnya hal itu tergantung pada Peraturan Presiden (Perpres) IKN apakah akan ditandatangani atau tidak oleh Presiden terpilih, Prabowo Subianto.
"Jadi, itu memang tergantung kepada Perpres yang nanti apakah ditandatangani oleh Presiden terpilih, dalam hal ini Pak Prabowo," kata Pramono di sela kampanye di kawasan Grogol Utara, Kebayoran, Jakarta Selatan, Minggu (13/10/2024).
"Tetapi kalau melihat yang ada sepulu tahun ke depan, heavy pemerintahan masih di Jakarta. Karena belum ada kementerian lembaga yang dibangun di IKN maupun kantor, misalnya DPR, DPD MPR. Bahkan kantor-kantor partai politik pun pusatnya belum ada satu pun yang ada di IKN," jelasnya menambahkan.
Maka dari itu, ia berpendapat, seluruh pusat pemerintahan dan titik tumpu negara tetap akan berada di Jakarta setidaknya 5-10 tahun ke depan.
Baca Juga: Pertamina Internasional Shipping Komitmen Wujudkan Nol Emisi, Ini Strateginya
"Ini menunjukkan bahwa heavy pemerintahan masih ada di Jakarta, sampai dengan lima atau 10 tahun ke depan," kata Pramono.
Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo mengatakan, Keppres pemindahan ibu kota akan diteken Presiden terpilih Prabowo Subianto.
"Ya mestinya gitu, (diteken oleh) Presiden yang baru, Pak Prabowo," kata Jokowi saat Nusantara Fun Run 2024 di Kawasan inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Minggu (6/10/2024).
Jokowi menambahkan, memindahkan ibu kota tidak hanya terkait urusan fisiknya saja, tetapi perlu dibangun ekosistem dalam sebuah Ibu kota.
Sementara itu, Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, memastikan Prabowo akan menandatangani Keppres pemindahan ibu kota.
"Kalau soal keppres perpindahan itu memang sebelum perpindahan ini kan kita sudah sama-sama bahas bahwa perpindahan itu akan ditandatangani oleh Pak Prabowo," tutur Dasco, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (9/10/2024).
"Nantinya sambil menghitung dan kemudian persiapan-persiapan peraturan-peraturan pelaksanaan yang akan menyertai itu," katanya.
Baca Juga: Casio Kena Serangan Siber, Libatkan Ahli untuk Penyelidikan Keamanan Data
