Bambang Haryo Soekartono Tinjau Stasiun Jatinegara: Soroti Fasilitas dan Keselamatan Penumpang

AKURAT.CO Anggota DPR RI periode 2024-2029, Bambang Haryo Soekartono, melakukan peninjauan di Stasiun Jatinegara, Jakarta, pada Selasa (15/10/2024.

Dalam kesempatan ini, ia menyampaikan pentingnya stasiun ini sebagai hub yang menghubungkan kereta antar provinsi, dengan 26 kedatangan, dan kereta komuter (KRL) yang mencapai 400 kedatangan.

"Stasiun ini merupakan satu-satunya stasiun yang terintegrasi dengan Angkutan Bus Trans Jakarta. Oleh karena itu, Stasiun Jatinegara bisa dikatakan sebagai stasiun sentral untuk Kota Jakarta, sehingga perlu perhatian lebih dari pemerintah," kata Bambang Haryo, akrab disapa BHS, kepada wartawan setelah peninjauan.

BHS juga mendengar keluhan dari pengguna mengenai fasilitas toilet yang ditutup akibat kerusakan pada pompa.

Baca Juga: Tayang di Netflix! Ini Sinopsis Film Uprising yang Mengangkat Tema Sejarah

"Ini menyebabkan kesulitan bagi mereka yang ingin menggunakan toilet. Menurut informasi, perawatan dan perbaikan di Stasiun Jatinegara bukan kewenangan KAI, melainkan pihak Satker, yang membuat penanganannya lambat karena menunggu keputusan dari Direktorat Kereta Api (Kemenhub)," ujarnya.

Politisi senior dari Partai Gerindra ini juga mengamati ruang pusat pengendali Pengatur Perjalanan Kereta Api (PPKA) di stasiun tersebut. Ia mencatat bahwa saat itu hanya ada satu pengendali yang bekerja selama 8 jam.

"Saya menyarankan penambahan satu atau dua pengendali untuk mengatur perjalanan kereta api, agar jika satu petugas mengalami keadaan darurat seperti sakit atau meninggal, dapat segera digantikan. Mengingat stasiun ini juga memiliki depo lokomotif yang padat, hal ini sangat diperlukan," tambahnya.

BHS juga mengingatkan agar subsidi untuk Infrastruktur Maintenance Operation (IMO) tidak dikurangi. Menurutnya, hal ini menyangkut keselamatan publik, yang nilainya tidak terhingga.

Baca Juga: Timnas Indonesia Takluk dari China, Pengamat: Taktik Coba-Coba STY Blunder

"Anggaran yang sebelumnya mencapai 2 triliun rupiah di tahun 2018-2019 kini diturunkan menjadi sekitar 500 juta. Ini dapat membahayakan keselamatan kereta api," tegasnya.

Ia menambahkan, peningkatan jumlah pengguna KRL bisa diatasi dengan memadatkan jadwal keberangkatan. Namun, hal ini dapat mengganggu kelancaran lalu lintas di perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan jalan raya.

"Oleh karena itu, tugas pemerintah pusat dan daerah adalah segera membangun overpass atau underpass di perlintasan yang padat. Ini untuk mencegah kemacetan di jalan raya," tutup Bambang Haryo.