Gubernur Jakarta Minta Akses Dana Rp200 Triliun Himbara untuk BUMD, Menkeu Sebut Itu Business to Business

AKURAT.CO Gubernur Provinsi Jakarta Pramono Anung mengajukan permintaan tak biasa kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Ia berharap dana segar sebesar Rp200 triliun yang sebelumnya digelontorkan pemerintah pusat ke bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dapat turut dimanfaatkan untuk mendukung Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Ibu Kota.

“Kami ingin memanfaatkan dana Rp200 triliun yang diputuskan oleh Kementerian Keuangan oleh Pak Menteri ke Bank Himbara. Kami harap BUMD-BUMD di Jakarta juga bisa ikut memanfaatkannya,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Menanggapi hal itu, Menkeu Purbaya membuka peluang namun menegaskan bahwa penggunaan dana tersebut harus tetap mengikuti mekanisme bisnis antar lembaga (business to business), bukan keputusan sepihak pemerintah.

“Tentang dana Rp200 triliun dari Bank Himbara, bisa dipakai atau tidak, pada dasarnya itu business to business. Kalau menguntungkan, mereka bisa langsung datang ke Himbaranya,” ujar Purbaya.

Meski demikian, Purbaya mengingatkan bahwa Jakarta memiliki bank daerah sendiri yang dapat berperan strategis dalam memperkuat penyaluran likuiditas di wilayahnya.

Baca Juga: Pemerintah Siapkan Dana Rp20 Triliun untuk Perkuat Likuiditas Bank Daerah

Ia bahkan memberi sinyal untuk menambah penempatan dana pemerintah di Bank Jakarta.

“Jakarta punya Bank Jakarta. Saya taruh Rp200 triliun di Himbara, gimana kalau saya tambah beberapa puluh triliun ke Bank Jakarta?” ungkapnya.

Purbaya mengatakan, pemerintah akan memastikan kesiapan Bank Jakarta dalam menyerap dan menyalurkan dana tersebut secara produktif agar tidak mengendap.

“Saya tanya ke Pak Gubernur, apakah Bank Jakarta bisa nyerap? Jangan sampai saya kasih duit panik terusnya gak bisa nyalurin. Kata Pak Gubernur bisa,” katanya.

Langkah ini menjadi sinyal kuat kerja sama antara pemerintah pusat dan Pemprov Jakarta dalam mengoptimalkan likuiditas perbankan daerah guna memperkuat perekonomian Ibu Kota.