Tidak Semua Tarif Transjabodetabek Naik, Hanya Trayek Tertentu

AKURAT.CO Isu kenaikan tarif Transjabodetabek hingga Rp10.000 sampai Rp15.000 tidak berlaku untuk seluruh rute.
Menurut Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, hanya sebagian kecil trayek yang berpotensi mengalami penyesuaian tarif. Sementara skema tarif keseluruhan masih dalam tahap finalisasi oleh pemerintah provinsi.
Pernyataan itu disampaikan Pramono untuk meluruskan informasi yang berkembang di masyarakat, terkait rencana penyesuaian tarif layanan Transjabodetabek.
"TransJabodetabek seakan-akan akan mengalami kenaikan Rp10 sampai dengan Rp15 ribu. Tidak semua Transjabodetabek itu akan mengalami kenaikan yang seperti itu. Mungkin satu-dua yang akan mengalami penyesuaian harga," katanya, di Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Meski demikian, Pramono memastikan Pemprov Jakarta tetap akan melakukan penyesuaian tarif layanan Transjabodetabek. Besaran tarif baru saat ini masih dibahas dan akan segera diumumkan kepada publik dalam waktu dekat.
Baca Juga: Pramono Pastikan Tarif Transjabodetabek Tetap Disubsidi: Akan Segera Kami Putuskan
"Tetapi saya tetap akan memberlakukan Transjabodetabek sama dengan Transjakarta. Angkanya berapa nanti segera akan kami putuskan," ujarnya.
Pramono menyebut kebijakan tarif tersebut tetap mempertimbangkan aspek pelayanan dan keberlanjutan subsidi transportasi publik yang selama ini diberikan Pemprov Jakarta.
Ia juga memastikan berbagai kelompok masyarakat yang selama ini memperoleh fasilitas perjalanan gratis tetap mendapatkan haknya.
Menurut Pramono, saat ini sudah terdapat 15 golongan masyarakat yang dapat menikmati layanan transportasi umum secara cuma-cuma. Bahkan, pemprov sedang mengkaji penambahan kelompok penerima fasilitas gratis tersebut.
"Saya yakin di tempat ini bapak-bapak yang sebenarnya walaupun ini warga yang mampu, yang usianya di atas 60 tahun itu gratis," ucapnya.
Baca Juga: Penyesuaian Tarif Transjabodetabek Segera Diputuskan
Fasilitas gratis juga diberikan kepada sejumlah profesi dan kelompok tertentu yang telah ditetapkan pemerintah.
"Teman-teman wartawan kalau mau ngurus gratis. ASN, TNI, Polri gratis dan sebagainya. Bahkan setiap hari Minggu yang ingin mengurus gratis untuk transportasinya ada di samping Hotel Mandarin," lanjutnya.
Di sisi lain, Pramono mengatakan, penyesuaian tarif merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat sistem transportasi publik yang terintegrasi di Jakarta dan wilayah penyangga.
Saat ini, konektivitas antarmoda dan antarkawasan dinilai sudah semakin baik dengan tingkat keterhubungan jaringan mencapai 93 persen.
Namun demikian, tingkat penggunaan transportasi umum secara rutin masih belum memenuhi target pemerintah. Karena itu, pemprov akan terus mengampanyekan penggunaan angkutan umum agar semakin banyak warga beralih dari kendaraan pribadi.
Baca Juga: Tarif Transjabodetabek Naik hingga Rp7.000, Pengamat: Bisa Jadi Pisau Bermata Dua
"Karena sekarang ini sudah 93 persen konektivitas tersambung tapi masih di bawah 30 persen orang yang secara terus menerus menggunakan Transjabodetabek. Jadi saya ingin itu. Kalau kadonya apa, kalau kadonya bisa 30 persen," jelas Pramono.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 120 Twibbon 17 Agustus 2026 Gratis, Cocok untuk Foto Profil dan Rayakan HUT RI
- 2Kuota Gratis 81 GB HUT ke-81 RI Viral di WhatsApp, Ini Faktanya
- 3Bukan Febrie Adriansyah, Eksekutor Aset PT GBU Ternyata Anggota Tim 9 Hari Wibowo
- 4Demo Hari Ini di Bundaran HI, BEM UI Bawa 8 Tuntutan, Apa Saja Isinya?
- 520 Link Twibbon 17 Agustus 2026 Terbaru, Cocok untuk Rayakan HUT ke-81 RI Hari Ini!
- 6Kode Redeem FF Spesial 17 Agustus 2026, Ada Hadiah Gratis untuk Rayakan HUT ke-81 RI
- 7Diduga Selewengkan Kas RW Rp11 Miliar, Mantan Ketua dan Sekretaris RW di PIK Dilaporkan ke Polisi
- 8Meludahi Biarawati: Pelecehan Bernuansa Agama oleh Ekstremis Yahudi Menjadi Hal yang Lumrah di Yerusalem
- 9Lebih Inklusif dan Merakyat, Pemerintah Semarakkan HUT ke-81 RI di Kampung-kampung Padat Penduduk
- 10RUU Perampasan Aset Ditargetkan Sah Desember 2026







