Warga Cikini Tolak Penggusuran Kantor Sekretariat RW untuk Akses Dapur MBG

AKURAT.CO Sejumlah warga RW 01 Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, menolak rencana penggusuran kantor Sekretariat RW yang akan digunakan sebagai akses keluar masuk kendaraan operasional dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Warga menilai, keberadaan kantor RW memiliki fungsi vital sebagai pusat pelayanan masyarakat, termasuk untuk kegiatan posyandu yang selama ini melayani ibu dan anak di lingkungan tersebut.

Penolakan muncul karena warga khawatir penggusuran bangunan akan mengganggu layanan publik yang telah berjalan. Selain menjadi pusat administrasi lingkungan, kantor Sekretariat RW selama ini digunakan untuk berbagai kegiatan sosial dan kesehatan warga.

Baca Juga: Munas dan Konbes NU Dukung Program MBG, Tapi dengan Catatan Ini

Salah satu warga RT 14 RW 01 Cikini, Nuri (33), mengaku cemas apabila bangunan dibongkar sebelum tersedia fasilitas pengganti yang memadai. Menurut dia, dampak paling dirasakan adalah terganggunya layanan posyandu yang menjadi kebutuhan dasar bagi anak-anak di wilayah itu.

"Agak seram kalau di belakang, kasihan anak-anak kecil karena kan itu posyandu. Katanya MBG ini bubar mau dibangun lagi di depan, tapi kan lama," kata Nuri saat ditemui, Kamis (25/6/2026).

Dia mengatakan, polemik rencana penggusuran telah menyebabkan sejumlah kegiatan posyandu tertunda. Padahal, layanan tersebut dibutuhkan untuk memantau kesehatan dan tumbuh kembang anak secara rutin.

Dia menegaskan, posyandu memiliki peran penting dalam memastikan kondisi kesehatan anak tetap terpantau. Melalui kegiatan penimbangan dan pemeriksaan berkala, orang tua dapat mengetahui perkembangan gizi serta pertumbuhan anak sejak dini.

"Kalau posyandunya berjalan, perkembangan anak bisa dilihat dari penimbangan rutin, berat badan anak naik atau tidak. Makanya butuh posyandu," tuturnya.

Baca Juga: Siswa SD di Batam Suarakan Dukungan MBG, Komisi X DPR: Ada Kekhawatiran Jika Program Dihentikan

Senada dengan Nuri, warga lainnya, Lia (40) menilai pemerintah perlu mempertimbangkan dampak sosial dari rencana pembangunan akses dapur MBG. Menurutnya, keberadaan kantor RW selama ini telah menjadi fasilitas bersama yang dimanfaatkan warga untuk berbagai kebutuhan pelayanan lingkungan.

Dia berharap, pemerintah mencari solusi yang tidak mengorbankan fungsi pelayanan masyarakat. Pembangunan program pemerintah seharusnya tetap memperhatikan kebutuhan warga yang telah bergantung pada fasilitas publik yang ada.

"Kalau memang ada pembangunan, seharusnya disiapkan dulu tempat pengganti yang layak supaya pelayanan warga tidak terganggu. Jangan sampai masyarakat yang dirugikan karena fasilitas yang selama ini digunakan tiba-tiba hilang," kata Lia.