Aliansi Peduli Karhutla Gelar Aksi di Tugu Tani, Desak Prabowo Tanggung Jawab

AKURAT.CO Kelompok Aliansi Masyarakat Peduli Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) menyuarakan aspirasi di kawasan Tugu Tani, Jakarta. Mereka mendesak Presiden Prabowo Subianto bertanggung jawab atas persoalan karhutla yang tak kunjung selesai.

Berdasarkan pantauan Akurat, Selasa (20/10/2026), kelompok yang mayoritas terdiri atas perempuan itu membentangkan spanduk berukuran besar yang bertuliskan 'ALL EYES ON KARHUTLA PRABOWO HARUS BERTANGGUNG JAWAB'.

Aksi tersebut menjadi bagian dari penyampaian aspirasi masyarakat terkait persoalan kebakaran hutan dan lahan. Namun, belum ada keterangan lebih lanjut mengenai tuntutan lain yang disampaikan kelompok tersebut maupun jumlah peserta aksi.

Baca Juga: Rekaman Zoom Jadi Sorotan, Relawan Karhutla Klarifikasi Pertemuan dengan Raja Juli

Sementara itu, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Komite Sadar (Selamatkan Daulat Rakyat) yang rencananya menggelar demonstrasi di Tugu Tani hingga pukul 15.07 WIB belum datang. Demonstrasi ini dilakukan untuk menyuarakan sejumlah tuntutan kepada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Massa aksi dijadwalkan berkumpul di dua titik, yakni Tugu Proklamasi pada pukul 09.00 WIB dan Tugu Tani pada pukul 15.00 WIB. Aksi tersebut melibatkan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), BEM Seluruh Indonesia, serta kelompok mahasiswa dari sejumlah universitas lain.

Dalam aksi yang bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran itu, massa membawa sejumlah tuntutan, mulai dari penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pemulihan kesehatan warga, hingga perbaikan kebijakan ekonomi.

Massa mendesak pemerintah menetapkan karhutla dan bencana banjir sebagai bencana nasional. Mereka juga menuntut pemerintah menjamin dan memulihkan kesehatan warga yang terdampak krisis lingkungan.

Baca Juga: IESR Desak Prabowo Tetapkan Darurat Karhutla dan Atasi Kelangkaan BBM

Selain itu, demonstran meminta pemerintah mengadili korporasi yang dinilai bertanggung jawab atas krisis tersebut serta mencabut izin usaha perusahaan terkait.

Di bidang ekonomi, massa mendesak pemerintah memperbaiki tata kelola kebijakan ekonomi dan memulihkan kepercayaan pasar. Mereka juga menyoroti pembatasan kebebasan berpendapat serta maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Massa aksi juga menuntut penurunan biaya pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik yang dinilai mahal. Mereka meminta pemerintah memastikan akses terhadap layanan dasar tersebut tersedia secara merata bagi masyarakat.