Setelah UGM dan UII, Kini Civitas Akademika UI dan Unand Akan Nyatakan Peringatan Untuk Jokowi yang Dinilai Menyimpang Demokrasi

AKURAT.CO Setelah UGM, Civitas akademika Universitas Islam Indonesia (UII) di Yogyakarta telah mengungkapkan keprihatinan mereka terhadap situasi politik Indonesia menjelang Pemilu 2024.

Mereka berpendapat bahwa Presiden Joko Widodo telah menunjukkan kurangnya komitmen terhadap prinsip kenegaraan.

Civitas akademika UII menyatakan bahwa penguasaan kekuasaan dalam struktur pemerintahan saat ini cenderung dimanfaatkan secara sewenang-wenang demi kepentingan politik sekelompok tertentu.

"Dua pekan menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum 2024, perkembangan politik nasional kian menunjukkan tanpa rasa malu gejala praktik penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan," ujar Rektor UII, Fathul Wahid.

Fathul mengungkapkan bahwa kemunduran tersebut dapat terlihat dari Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengizinkan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden, menunjukkan adanya campur tangan politik yang signifikan.

Selain itu, pernyataan Jokowi yang menyatakan seorang presiden dapat memihak dan turut serta dalam kampanye salah satu pasangan calon yang akan bersaing dalam pemilu, bersama dengan distribusi Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diduga digunakan untuk meningkatkan elektabilitas salah satu pasangan calon.

Fathul juga menyatakan bahwa setiap perguruan tinggi di Indonesia memiliki tanggung jawab yang sama untuk merespons situasi politik yang tidak sesuai dengan norma yang benar.

Ia universitas-universitas lain sebagai tempat bagi para akademisi untuk bersama-sama menyuarakan pendapat mereka terhadap situasi yang sedang mengalami kemunduran ini.

"Kami berharap sebetulnya kawan-kawan kampus yang lain untuk melakukan hal yang serupa," ungkapnya.

UII memberikan respons terhadap kondisi tersebut dengan mengumumkan enam poin sikap sebagai berikut:

1. Mendesak Presiden Joko Widodo untuk kembali menjadi teladan dalam etika dan praktik kenegarawanan dengan tidak memanfaatkan institusi kepresidenan untuk memenuhi kepentingan politik keluarga melalui keberpihakan pada salah satu pasangan calon presiden-wakil presiden. Presiden harus bersikap netral, adil, dan menjadi pemimpin bagi semua kelompok dan golongan, bukan untuk sebagian kelompok.

2. Menuntut Presiden Joko Widodo beserta semua aparatur pemerintahan untuk berhenti menyalahgunakan kekuasaan dengan tidak mengerahkan dan tidak memanfaatkan sumber daya negara untuk kepentingan politik praktis, termasuk salah satunya dengan tidak melakukan politisasi dan personalisasi bantuan sosial.

3. Menyeru Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah agar aktif melakukan fungsi pengawasan, memastikan pemerintahan berjalan sesuai koridor konstitusi dan hukum, serta tidak membajak demokrasi yang mengabaikan kepentingan dan masa depan bangsa.

4. Mendorong calon presiden, calon wakil presiden, para menteri dan kepala daerah yang menjadi tim sukses, serta tim kampanye salah satu pasangan calon, untuk mengundurkan diri dari jabatannya, guna menghindari konflik kepentingan yang berpotensi merugikan bangsa dan negara.

5. Mengajak masyarakat Indonesia untuk terlibat memastikan pemilihan umum berjalan secara jujur, adil, dan aman demi terwujudnya pemerintahan yang mendapatkan legitimasi kuat berbasis penghormatan suara rakyat.

6. Meminta seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama merawat cita-cita kemerdekaan dengan memperjuangkan terwujudnya iklim demokrasi yang sehat.

Lebih lanjut, setelah UGM dan UII, hari ini giliran Universitas Andalas (Unand) memberikan peringatan kepada Presiden Jokowi.

Peringatan Unand untuk Jokowi tersebut disampaikan melalui gerakan manifesto penyelamatan bangsa yang melibatkan kontribusi dari dosen dan mahasiswa.

Pemaparan isi manifesto dilaksanakan di Convention Hall Universitas Andalas pada pukul 14:00 WIB, pada Jumat (2/2/2024).

Menurut perwakilan gerakan Hary Efendy, manifesto bukan hanya tentang keadaan politik menjelang pemilu saja, melainkan merupakan tanggapan terhadap berbagai masalah yang dihadapi negara selama satu tahun terakhir termasuk isu kapitalisasi dalam dunia pendidikan, permasalahan hukum, dan berbagai persoalan lainnya.

Di sisi lain, Civitas akademika Universitas Indonesia (UI) juga ikut menyuarakan peringatan kepada Presiden Joko Widodo untuk tidak terlibat dalam proses demokrasi yang sedang berlangsung di Indonesia.

Civitas UI akan memberikan peringatan untuk memastikan bahwa Presiden tetap netral dalam Pilpres 2024 dengan aksi Deklarasi Kebangsaan Genderang Universitas Indonesia Bertalu Kembali yang akan digelar, pada Jumat (2/2/2024) pukul 15.00 WIB.

Dosen senior FISIP UI, Suzie Sudarman menyatakan presiden telah terlalu banyak terlibat dalam Pilpres. Ia menyerukan agar Pemilu dapat berlangsung tanpa tekanan, tanpa ancaman, dan menginginkan agar semua aparat bersikap netral.