Ma'ruf Amin Tegaskan Belum Ada Keputusan Program Makan Siang Gratis Pakai Dana BOS

AKURAT.CO Wakil Presiden, Ma'ruf Amin, menegaskan belum ada keputusan dari pemerintah mengenai penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Program Makan Siang Gratis.

"Itu saya kira yang mungkin muncul saja, bukan dari keputusan pemerintah yang sudah menetapkan ini. Saya kira belum. Istilahnya baru bahwa perlu diantisipasi, secara umum saja," kata Ma'ruf Amin, di Tangerang, Banten, dikutip Antara, Kamis (7/3/2024).

Baca Juga: Wakil Bank Dunia Dikritik Media Internasional Usai Komentari Program Makan Siang Prabowo

Dia menjelaskan, program makan siang gratis yang dijalankan oleh pemerintah selanjutnya menggunakan APBN Tahun 2025. Namun, penyusunan APBN Tahun 2025 dilakukan oleh pemerintahan saat ini, yakni pada kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Ma'ruf Amin.

Menurutnya, Presiden Jokowi belum secara spesifik menetapkan anggaran program makan siang gratis, apalagi sumber dana untuk pelaksanaan program tersebut.

Dia menilai, wacana penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis itu muncul sebagai bentuk antisipasi pemerintah terhadap program-program pemerintah selanjutnya.

"Pemerintah ini mengantisipasi apa-apa yang menjadi program daripada pemerintah yang akan datang itu. Itu baru nanti akan dimasukkan yang mana, itu belum spesifik, kata Presiden kan belum spesifik masuk, seperti makan siang, atau ini atau itu belum, apalagi sampai kepada dananya dari mana itu belum," kata imbuhnya.

Baca Juga: Anggaran Makan Siang Gratis untuk Pelajar dari Cukai Rokok?

Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kantor Kemenko Perekonomian Dida Karbera mengklarifikasi bahwa penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Program Makan Siang Gratis masih sekadar usulan.

Selain menggunakan Dana BOS, kabar penggunaan anggaran dari subsidi energi guna membiayai Program Makan Siang Gratis juga masih sekadar opsi untuk dipertimbangkan.

"Dari sisi pemerintah belum, itu kan baru wacana-wacana yang memungkinkan anggarannya dari situ. Kita belum mengkaji," kata Dida di Jakarta, Rabu (6/3).