Jokowi Sindir Tiap Ganti Kepemimpinan Selalu Ganti Aplikasi: Orientasinya Selalu Proyek

AKURAT.CO Presiden Joko Widodi (Jokowi) mengkritisi adanya 27 ribu aplikasi layanan publik milik pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang tidak terintegrasi dan tumpang tindih.

Bahkan, terdapat kementerian yang memiliki lebih dari 500 aplikasi. Menurutnya, hal ini bisa terjadi karena setiap ganti kepemimpinan di kementerian dan lembaga, selalu berganti aplikasi.

"Karena setiap, mungkin dulu, setiap ganti menteri ganti aplikasi, ganti dirjen ganti aplikasi. Sama di daerah, ganti gubernur ganti aplikasi, ganti kepala dinas ganti aplikasi. Orientasinya selalu proyek. Itu yang kita hentikan dan tidak boleh diteruskan lagi," kata Jokowi, dalam peluncuran INA Digital pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit, di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5/2024).

Baca Juga: Jokowi Luncurkan INA Digital, Solusi Penyederhanaan Layanan Pemerintah

Untuk itu, dia meminta kementerian dan lembaga berhenti membuat aplikasi baru yang berjalan sendiri-sendiri. Sebab, kehadiran birokrasi seharusnya melayani masyarakat, bukan mempersulit atau malah memperlambat.

Dengan adanya INA Digital, dia berharap pelayanan pemerintah kepada masyarakat dapat disederhanakan dan terintegrasi melalui satu aplikasi. Menurutnya, Indonesia tidak akan bisa maju jika pemerintahnya masih mempertahankan egosentris.

"Tidak boleh ada lagi alasan ini dan itu karena merasa datanya milik saya, datanya punya saya, datanya milik kementerian saya, datanya milik lembaga saya, datanya milik pemda saya. Tidak boleh lagi, tidak akan maju kita kalau kita masih egosentris itu kita pelihara. Jadi sekali lagi, tinggalkan praktik-praktik lama, tinggalkan mindset-mindset lama," tandasnya.