Diplomasi Politik Hijau Jokowi dalam Emisi Karbon dan Sawit

AKURAT.CO Norwegia dikenal sebagai salah satu negara yang terus mengupayakan perlindungan lingkungan dan pengurangan emisi karbon.

Kerja sama antara Indonesia dan Norwegia dalam hal pendanaan untuk penurunan emisi dari defrorestasi dan degradasi hutan yang tertuang dalam kesepakatan REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) tahun 2010 dan berakhir pada 2021 membuktikan bahwa pemutusan kerjasama tersebut tidak berpengaruh sama sekali terhadap komitmen Indonesia terhadap pemenuhan target pengurangan emisi.

Baca Juga: Indonesia Ajak Belasan Negara Protes UU Anti-Deforestasi Eropa

Ahli Emisi Karbon yang juga pernah menjadi Ketua Umum Perhimpunan Alumni Jerman, Osco Olfriady Letunggamu menilai pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Andreas Bjelland Eriksen Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia di Istana Merdeka pada Minggu 2 Juni 2024 sebagai langkah positif dalam upaya mitigasi perubahan iklim dan memberikan pemahaman serta persepsi yang tepat agar tidak terjadi diskriminisasi Eropa terkait sawit Indonesia.

"Pertemuan semacam ini menjadi penting karena membahas strategi dan kolaborasi antar negara dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan melindungi lingkungan, " katanya, Senin (3/6/2024) di Jakarta.

Dijelaskan, keberhasilan Indonesia dalam menurunkan emisi karbon sejak tahun 2020 hingga 2023, bahkan Indonesia berhasil melampaui target komitmen penurunan emisi karbon dari tahun 2020 sebanyak 945 juta ton sampai pada tahun 2022 sebesar 875 juta ton.

Baca Juga: Tekan Emisi Karbon, Pertamina Investasi Kapal Lebih Ramah Lingkungan

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Siti Nurbaya Bakar memerkirakan pada tahun 2023 sebesar 810 juta ton.

Osco melihat Presiden Jokowi melakukan diplomasi politik hijau internasional yang sangat piawai dalam pertemuan ini dikarenakan berlangsung di hari libur.

“Pak Jokowi ingin membuat Norwegia sebagai Mitra Politik Hijau yang strategis dan secara paralel Jokowi menyampaikan kepada dunia internasional bahwa Indonesia mempunyai atensi yang sangat tinggi terhadap emisi karbon, tata kelola dana lingkungan hidup dan niaga karbon kredit,"bebernya.

Lebih jauh, pencapaian Indonesia pada target Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink untuk tahun 2030 terkait penggunaan hutan dan lahan akan memberikan manfaat ganda, yaitu membantu Indonesia memenuhi target pengurangan emisi dan mendukung pembangunan berkelanjutan di berbagai sektor, termasuk pertanian, kehutanan, dan energi.

"Kredit karbon menjadi instrumen penting dalam memfasilitasi transfer teknologi dan investasi ke sektor-sektor yang ramah lingkungan, serta memberikan insentif bagi negara-negara berkembang untuk mengadopsi praktik-praktik berkelanjutan, " tegas Osco.

Namun, kata dia, penting untuk memastikan bahwa kerja sama ini didasarkan pada prinsip-
prinsip yang adil dan transparan, serta memerhatikan kepentingan dan hak-hak
masyarakat adat serta pelaku ekonomi lokal. Selain itu, perlu juga dipertimbangkan
mekanisme pengawasan dan verifikasi yang kuat untuk memastikan bahwa proyek-proyek yang didukung benar-benar memberikan manfaat yang signifikan dalam mengurangi emisi karbon dan menjaga kelestarian lingkungan.

"Secara keseluruhan, pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Menteri Eriksen merupakan langkah positif dalam memerkuat kerja sama internasional dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, " tambahnya.

Osco optimis bahwa kerja sama ini akan
membawa dampak positif bagi kedua negara dan juga dunia secara keseluruhan.