Perserikatan Mahasiswa Muslimin Nusantara Desak Pemerintah Indonesia Proaktif Bela Etnis Uyghur di China

AKURAT.CO Kekejaman yang dilakukan oleh pemerintah China terhadap etnis Muslim Uyghur di Xinjiang telah menjadi sorotan dunia, namun respons yang memadai dari negara-negara lain, termasuk Indonesia, masih sangat minim.

Komandan Perserikatan Mahasiswa Muslimin Nusantara, Fitrah, mengatakan, berbagai laporan mencengangkan tentang penahanan massal, penyiksaan, dan pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh orang-orang Muslim Uyghur harus menjadi perhatian sbagi kita semua.

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk bersuara dan menindaklanjuti aksi-aksi tersebut.

Baca Juga: Car Free Day Jakarta: Masyarakat Antusias Berolahraga di Bawah Cuaca Cerah

Ia menyampaikan, kondisi di Xinjiang yang semakin memburuk seharusnya menggugah hati nurani kita.

Lebih dari satu juta Muslim Uyghur dipaksa berada di kamp-kamp yang menyekap mereka dalam upaya untuk menghapus identitas budaya dan agama mereka.

Menurutnya, tindakan ini bukan hanya pelanggaran hak asasi manusia, tetapi juga merupakan bentuk genosida yang patut dicamkan oleh komunitas internasional. Mahasiswa Islam di Indonesia tidak dapat membiarkan hal ini terjadi tanpa adanya reaksi yang tegas dari pemerintah Indonesia.

“Indonesia, sebagai anggota organisasi internasional seperti ASEAN dan OKI, seharusnya mengambil langkah konkret untuk mendesak pemerintah Tiongkok untuk menghentikan praktik kejam ini,” kata Fitral saat konferensi pers di Universitas Negeri Makassar (UNM), Kota Makassar, dikutip Minggu (1/9/2024).

Baca Juga: Prabowo: Jika Jokowi Disakiti, Gerindra Siap Bertindak

Sebagai informasi, masyarakat internasional telah menyerukan adanya penyelidikan independen untuk memantau situasi di Xinjiang. Ia juga meminta pemerintah Indonesia untuk menaruh perhatian terkait hal ini.

“Pemerintah Indonesia harus menyuarakan dukungan terhadap inisiatif ini, agar kita tidak hanya menjadi penonton dalam tragedi kemanusiaan yang berlangsung di depan mata kita.lanjutnya,” ujar Fitrah

“Sikap diam pemerintah Indonesia dapat diartikan sebagai bentuk pengabaian terhadap nasib etnis Muslim Uyghur. Dalam konteks ini, sangat penting bagi kita untuk menuntut pemimpin kita agar tidak hanya berfokus pada hubungan diplomatik dan ekonomi dengan China, tetapi juga memperhatikan aspek moral dan kemanusiaan. Kita perlu mengingatkan pemerintah bahwa hubungan yang baik dengan negara lain tidak seharusnya mengorbankan prinsip-prinsip hak asasi manusia,” sambungnya.

Baca Juga: Implementasi ERP-Odoo di SMK Satria Jakarta: Kolaborasi Universitas Mercu Buana untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan

Pentingnya sikap tegas ini tidak hanya untuk membantu etnis Uyghur, tetapi juga untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia peduli terhadap isu-isu kemanusiaan.

Dengan bersuara, Fitrah mengatakan, Indonesia bisa menjadi pelopor dalam gerakan global untuk menuntut keadilan bagi para korban kekejaman ini. Jika tetap diam, Indonesia dinilai hanya akan memperparah kondisi yang dialami oleh saudara-saudara kita di Xinjiang.

Fitrah mengatakan, ia dan organisasi Perserikatan Mahasiswa Muslimin Nusantara akan mendorong Pemerintah Indonesia dan Pemerintahan Indonesia kedepan yang akan dipimpin oleh Prabowo Subianto untuk mengambil tindakan nyata dan bersikap tegas terhadap kekejaman yang terjadi di Provinsi Xinjiang, Tiongkok sebagai wujud Indonesia untuk menjaga perdamaian dunia.

Baca Juga: Prabowo: Belajar Kepemimpinan Sejati dari Jokowi, Rival yang Jadi Guru

“Suara kita sebagai masyarakat sipil sangat penting dalam menekan pemerintah agar tidak mengabaikan isu hak asasi manusia. Dalam menghadapi tantangan ini, kita harus bersatu dan menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya peduli pada kepentingan politik dan ekonomi, tetapi juga pada keadilan dan kemanusiaan di seluruh dunia, dan kami akan melakukan langkah aksi memberikan surat terbuka kepada Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto, serta DPR RI untuk mau bersikap tegas, kami akan sampaikan dan meminta untuk beraudiensi dan bertemu. Selain itu kami juga akan menggelar kegiatan diskusi dan seminar Internasional untuk bias menghimpun kekuatan tambahan dari masyarakat sipil lainnya,” tutup Fitrah.