Program Makan Bergizi Gratis Dimulai, Pesantren dan Madrasah Jangan Sampai Terlewat

Paskalis Rubedanto | 6 Januari 2025, 08:52 WIB

AKURAT.CO MPR menyambut baik dimulainya program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, mengingatkan pemerintah agar turut memastikan bahwa siswa di satuan pendidikan pesantren dan madrasah/sekolah keagamaan dipastikan masuk daftar penerima manfaat sejak penyaluran tahap pertama.

"Sekali pun dapat dipahami bahwa program Makan Bergizi Gratis diimplementasikan bertahap hingga 2029, di mana pada 2025 baru akan menjangkau 19 juta jiwa. Sejak launching tahap awal ini saya harapkan agar siswa di madrasah/sekolah keagamaan dan santri di pesantren sudah dimasukkan dalam program bagus tersebut. Sehingga MBG menjadi program yang berkeadilan, baik bagi siswa di sekolah umum maupun sekolah keagamaan," jelas HNW, dalam keterangan resmi, Senin (6/1/2025).

Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menjelaskan, sebelumnya pada tahap uji coba, sejumlah pesantren dan madrasah sudah dikunjungi, baik oleh Menteri Agama hingga Menko Pemberdayaan Masyarakat.

Namun, menjelang program ini dimulai, masih minim kejelasan secara spesifik bagaimana teknis penyaluran Makan Bergizi Gratis di kedua institusi keagamaan tersebut.

"Misalnya, dalam kunjungan kerja reses DPR RI ke salah satu pesantren besar di Jakarta Selatan, kepala/kiai pesantren mengatakan belum mendapatkan akses untuk program ini. Kalau ini untuk pesantren di Jakarta, mungkin banyak pesantren di luar Jakarta, di luar Jawa akan mengalami hal yang sama. Sayang sekali," ujar HNW.

HNW kembali mengingatkan bahwa sejak awal dirinya mendorong agar pemerintah menggunakan skema membangun dapur umum di madrasah/sekolah keagamaan dan pesantren, khususnya yang jumlah siswanya mencapai ribuan.

Sehingga sumber daya di dalamnya dapat teroptimalkan dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis.

Sementara itu, Kementerian Agama melalui Ditjen Pendidikan Islam, pada 31 Desember 2024 sudah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2024 tentang Panduan Makan Bergizi Gratis di Pondok Pesantren, yang mengaitkan antara makan bergizi dengan pembentukan karakter santri.

"SE Dirjen Pendis tersebut patut diapresiasi. Tetapi yang lebih penting adalah teknis programnya sendiri perlu dipastikan dan disosialisasikan kepada seluruh pesantren dan madrasah/sekolah keagamaan di Indonesia. Juga implementasinya didorong menggunakan sumber daya di internal dan lingkungan sekitar pesantren dan madrasah/sekolah keagamaan," jelas HNW.

Selain itu, ia mengingatkan pemerintah untuk mengintensifkan koordinasi internal agar program unggulan ini bisa sukses dan berkelanjutan.

Secara umum, program Makan Bergizi Gratis dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN), namun dalam pelaksanaannya banyak instansi terlibat, mulai dari pemerintah hingga swasta.

Dengan tiga skema penyaluran antara pembentukan dapur sendiri, dikelola institusi pemerintah lainnya atau dikelola swasta.

HNW yang juga Anggota Komisi VIII DPR menyebutkan, di daerah Kediri, Jawa Timur, ada kasus sejumlah pemilik katering yang tertipu total hingga Rp72 juta karena iming-iming kontrak pengadaan Makan Bergizi Gratis yang ternyata fiktif.

"Pemerintah perlu memastikan program ini terlaksana dengan amanah, transparan dan turut melibatkan mulai dari pengurus sekolah, pedagang kantin, UMKM hingga warga di sekitar satuan pendidikan. Agar efek pengganda ekonominya benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat, agar program strategis itu benar-benar terlaksana dengan amanah dan membawa hasil maksimal menyongsong Indonesia Emas 2045," paparnya.