Pemindahan Ibu Kota dan ASN ke IKN Jadi Tantangan Pemerintahan Prabowo

AKURAT.CO Anggota Komisi II DPR RI, Mohammad Toha, menyoroti tantangan besar yang akan dihadapi pemerintahan Prabowo Subianto terkait rencana pemindahan ibu kota ke IKN Nusantara.

Dia menegaskan, bahwa perpindahan ini membutuhkan persiapan matang dan tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa.

"Perpindahan ibu kota ke IKN bukanlah hal mudah. Pemerintah harus memiliki perencanaan yang matang agar proses ini berjalan lancar," kata Toha dalam keterangan tertulis, Senin (20/1/2025).

Baca Juga: Prabowo Bakal Mulai Ngantor di IKN pada 17 Agustus 2028

Dia juga mengingatkan, agar target yang ditetapkan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) lebih realistis, dengan menerapkan tahapan pencapaian pembangunan (milestone) yang terukur. Hal ini penting mengingat anggaran yang disediakan dalam APBN 2025 untuk IKN hanya Rp6,3 triliun, jauh dari rancangan anggaran sebesar Rp400,3 triliun.

Selain itu, dia menyoroti tantangan terkait perpindahan aparatur sipil negara (ASN) ke IKN. Dia menekankan, bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) harus menunggu arahan dan peraturan presiden (Perpres) sebelum melangkah lebih jauh.

"Tidak mudah bagi ASN untuk pindah ke IKN. Selain infrastruktur yang perlu disiapkan, mereka juga harus beradaptasi dengan lingkungan baru," ujarnya.

Dia berharap, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan perpindahan ibu kota dan ASN berjalan lancar, tanpa mengabaikan aspek kesejahteraan dan kesiapan infrastruktur di IKN.

Sebelumnya, pemerintah terus memfinalisasi skema pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Abdullah Azwar Anas yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), optimis pemindahan ASN ke IKN sekaligus akan mewujudkan transformasi budaya kerja baru yang agile dan adaptif terhadap teknologi.

Baca Juga: Kapan Kantor Bank Buka di IKN? Ini Jawaban Kepala Otorita

"Alhamdulillah, skema-skema terus didetailkan. Sejauh ini lancar, dengan beberapa skema yang disiapkan. Tadi di rapat Presiden memberi arahan detail, sehingga ke depan kinerja birokrasi di IKN bisa optimal, dengan budaya dan paradigma kerja baru yang transformatif, agile, dan adaptif, bukan hanya perpindahan fisik semata," ujar Anas seusai rapat di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (1/7/2024).

Anas menjelaskan, untuk mendukung kinerja pemerintah di IKN, alokasi SDM ASN ke IKN dilakukan dalam tiga cara. Pertama, pemindahan ASN ke ibukota baru Indonesia tersebut secara bertahap sesuai penapisan kelembagaan dan ketersediaan hunian.

"Penapisan kelembagaan ini penting, seperti disampaikan Bapak Presiden tadi, karena akan menggaransi terciptanya efektivitas dan efisiensi pemerintahan. Tadi kami sampaikan prioritas-prioritas pada opsi 179 unit eselon I pada 38 K/L, 91 unit eselon I pada 29 K/L, dan beberapa opsi lagi," ujarnya.

"Bagi ASN yang akan pindah pertama akan mendapatkan tunjangan pionir yang besarannya sedang kami finalkan bersama Menteri Keuangan," imbuh mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut.

Adapun cara kedua, formasi khusus rekrutmen CPNS untuk penempatan di IKN. Rekrutmen CPNS tersebut akan diumumkan terbuka dalam waktu tidak lama lagi.

Pada tahap pertama, berdasarkan perincian formasi bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN), terdapat 40.021 formasi CPNS di Instansi Pusat yang dialokasikan untuk penempatan di IKN.

"Jadi rekrutmen baru itu akan menjadi pegawai instansi pusat yang ditempatkan pada unit kerja yang berlokasi di IKN," ungkapnya.