Pemerintah Satu Komando Cegah Karhutla, Menko Polkam: Tunjukkan Indonesia Bisa Jadi Teladan Dunia

AKURAT.CO Pemerintah pusat, daerah, TNI, Polri, kementerian/lembaga, hingga sektor swasta bersatu dalam satu komando untuk menekan angka kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga ke titik minimal, bahkan menuju zero karhutla.
Semangat gotong royong ini ditegaskan dalam Apel Kesiapsiagaan Nasional Penanggulangan Karhutla 2025 yang digelar di Pekanbaru, Riau, Selasa (29/4/2025).
“Sebagai langkah strategis, seluruh komponen bangsa harus bahu-membahu meningkatkan mitigasi dan pencegahan karhutla. Tidak bisa sendiri-sendiri,” tegas Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan dalam sambutannya.
Apel ini digelar sebagai respons menghadapi musim kemarau yang diprediksi akan berlangsung mulai April hingga September 2025. Berdasarkan data BMKG, Kementerian Kehutanan, dan BNPB, jumlah titik api terus meningkat.
Data satelit Terra-Aqua NASA mencatat 144 titik api dengan tingkat kepercayaan tinggi, sementara hingga 17 April 2025, tercatat sudah ada 97 kejadian karhutla—80 hektare di antaranya berada di Riau.
Wilayah terdampak karhutla tahun ini antara lain Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.
Baca Juga: Isyaratkan Periksa Istri dan Anak Zarof Ricar di Kasus TPPU, Kejagung: Sangat Terkait Aliran Uang
Sebagai bentuk keseriusan, Budi menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto telah membentuk Desk Koordinasi Penanganan Karhutla pada 13 Maret 2025.
Desk ini melibatkan Kepala BNPB, Menteri Kehutanan, Panglima TNI, Kapolri, dan Menteri Lingkungan Hidup.
“Bapak Presiden menyampaikan apresiasi atas kesiapsiagaan seluruh jajaran dan meminta capaian yang telah diraih tetap dijaga. Ini juga soal geopolitik kawasan, karena karhutla berdampak lintas negara,” kata Budi.
Indonesia juga berkomitmen menegakkan kesepakatan regional seperti ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AA-THP) dan ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control (ACC-THPC).
Pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah mitigasi, seperti modifikasi cuaca yang dimulai 1 Mei, patroli udara dengan helikopter, water bombing, serta optimalisasi embung, kanal, dan parit untuk menjaga tinggi muka air lahan gambut.
“Kita harus belajar dari negara-negara maju seperti AS, Jepang, dan Korea Selatan. Perubahan iklim membuat dampak karhutla semakin besar. Jangan lengah,” ujar Budi.
Baca Juga: Pendidikan Mayoritas Warga Jakarta Hanya Sampai SMA, PR Menuju Kota Global Masih Banyak
Dia juga meminta para kepala daerah segera mengaktifkan seluruh unsur di wilayahnya.
Selain itu, perusahaan pemegang konsesi hutan, perkebunan, dan tambang diminta mematuhi aturan dan menjalankan kewajiban pengawasan serta pencegahan karhutla.
“Masyarakat peduli api, kelurahan tangguh bencana, Tagana, PMI, mahasiswa, pramuka, dan kelompok tani juga harus berpartisipasi aktif. Laporkan titik api sedini mungkin,” ajaknya.
Budi menutup dengan seruan kuat kepada semua pihak, “Hari ini, mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mampu mengelola hutan dan lahannya secara bertanggung jawab. Kita bisa jadi teladan dalam pengelolaan sumber daya alam!”
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini










