Di Forum IsDB, Fahri Hamzah Sampaikan Komitmen Pemerintahan Prabowo dalam Program 3 Juta Rumah per Tahun

AKURAT.CO Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memastikan komitmennya menjalankan Program 3 Juta Rumah sebagai bagian dari agenda prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, menekankan bahwa pemerintah mengambil langkah strategis untuk menjadikan sektor perumahan sebagai fondasi pembangunan sosial dan ekonomi. Salah satunya dalam Program 3 Juta Rumah.
Baca Juga: Mendagri Ingatkan Pemerintah Daerah Dukung Program 3 Juta Rumah
Komitmen menjalankan Program 3 Juta Rumah itu disampaikan Fahri saat berbicara di hadapan pemimpin negara anggota dan mitra Islamic Development Bank (IsDB) di Aljir, Aljazair, pada Sabtu (24/5/2025).
"Indonesia menghadapi tantangan serius di bidang permukiman. Kami memiliki backlog atau kekurangan perumahan sebanyak 10 juta unit. Selain itu, sekitar 26 juta rumah tergolong tidak layak huni. Ini adalah krisis yang tidak bisa dibiarkan berlarut-larut," jelasnya.
Baca Juga: Dukung Program 3 Juta Rumah, Bos Agung Sedayu Group Renovasi 500 Rumah di Bandung
Program 3 Juta Rumah per tahun mencakup pembangunan satu juta unit rumah baru serta peningkatan kualitas dua juta rumah yang sudah ada setiap tahunnya.
Langkah ini, menurut Fahri, dirancang untuk menjawab dua tantangan sekaligus, yakni kebutuhan akan hunian baru dan perbaikan kualitas kehidupan bagi jutaan warga di daerah urban dan rural.
Baca Juga: Dukung Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo, Gubernur Herman Deru Luncurkan Gebrak Kota Palembang
"Ini adalah langkah nyata kami untuk mengatasi kemiskinan ekstrem dan ketimpangan sosial. Kami percaya bahwa rumah yang layak bukan hanya soal fisik bangunan tetapi juga soal martabat manusia," ujarnya.
Fahri menjelaskan, sebagian besar rumah baru direncanakan akan dibangun dalam bentuk hunian vertikal, terutama di kawasan perkotaan yang lahan kosongnya semakin terbatas.
Untuk mendorong percepatan realisasi Program 3 Juta Rumah, maka pemerintah berencana memberikan berbagai insentif bagi sektor swasta.
Salah satu skema yang disiapkan adalah subsidi lahan, termasuk kemungkinan pemberian lahan negara dengan biaya nol rupiah, untuk mendorong pengembang membangun rumah susun dengan harga terjangkau.
Baca Juga: Program 3 Juta Rumah Diusulkan untuk Relokasi Warga dari Tempat Rawan Banjir
"Kami ingin menjadikan sektor perumahan sebagai ekosistem yang inklusif dan kolaboratif. Pemerintah, swasta dan masyarakat harus berjalan bersama," katanya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini









