Komisi II DPR Segera Bahas Revisi UU Pemilu, Dipastikan Hati-hati dan Transparan

AKURAT.CO Komisi II DPR mengupayakan pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu harus segera dimulai, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan jadwal pelaksanaan Pemilu nasional dan Pemilu daerah mulai 2029. 

Namun, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima,  mengingatkan proses penyusunan UU tidak boleh dilakukan secara terburu-buru dan harus membuka ruang dialog yang luas dengan masyarakat.

"Pembahasannya itu harus secepatnya, kalau rampungnya ya tidak harus terburu-buru. Kenapa secepatnya? Kita ingin pembahasan undang-undang ini lebih transparan dan melibatkan publik, karena spektrumnya akan sangat luas," ujar Aria Bima kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/7/2025).

Baca Juga: Putusan MK Dorong UU Pemilu Wajib Segera Direvisi

Politikus senior PDIP itu menilai, dampak dari penyusunan Undang-Undang Pemilu sangat besar terhadap kualitas demokrasi dan tata kelola pemilihan umum di masa depan. Karena itu, diperlukan kehati-hatian dan keterbukaan dalam mendengar berbagai pandangan.

"Dampak dari kesalahan pengambilan keputusan soal kita bicara pemilu, itu sesuatu daya ledaknya atau konstruksi kerusakannya itu akan panjang," tegasnya.

Menurutnya, perbedaan pandangan dalam membahas desain demokrasi, baik soal pemilihan langsung maupun tidak langsung, justru harus menjadi ruang terbuka untuk berdiskusi. 

"Terjadi perdebatan, terjadi cara pandang yang berbeda soal demokrasi, ini wilayah yang harus kita buka. Enggak usah takut. Dari yang bengkok-bengkok, yang lonjong-lonjong, kita dengarkan," ucapnya.

Baca Juga: Belum Ada Kepastian, Revisi UU Pemilu Tunggu Sinyal dari Pimpinan DPR

Aria juga mengaku, bukan hanya pendukung pemilihan langsung yang paling demokratis. Menurutnya, praktik pemilu langsung pun tak lepas dari persoalan seperti politik uang dan dominasi kekuatan kapital yang kerap mengendalikan hasil Pilkada.

"Wong buktinya pemilihan langsung ya tadi katakan money politics, bagaimana kekuatan kapital mengendalikan berbagai kepentingan para kandidat, membiayai yang buntut-buntutnya adalah penguasaan-penguasaan aset daerah oleh kepentingan kapital kan terjadi," paparnya.

Namun dia mengakui, Pilkada langsung juga telah melahirkan banyak pemimpin daerah yang baik dan benar-benar lahir dari partisipasi rakyat. Oleh karena itu, proses revisi UU Pemilu harus memberi ruang pertimbangan yang matang dan inklusif.