Usulan IKN Jadi Ibu Kota Kalimantan Timur, Demokrat Tunggu Sikap Resmi Prabowo

AKURAT.CO Partai Demokrat merespons usulan Partai NasDem untuk menangguhkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, dan menjadikan kawasan itu sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur. 

Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi Demokrat, Dede Yusuf, usulan tersebut belum menjadi pembahasan resmi di internal Komisi II DPR.

"Itu usulan Partai NasDem, tentu kita apresiasi, kita hargai. Kita belum mendengar dari yang lain, maksudnya belum jadi isu di Komisi II. Ini isunya dari kamu nih, saya dapetnya dari kamu nih. Jadi begitu kamu kasih kayak begitu, kita juga, 'Oh, ada ya isu itu.' Artinya kan berkembangnya di luar Komisi II," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/7/2025).

Baca Juga: Bahlil Respon Soal Penambangan Batu Bara Ilegal di IKN, Begini Katanya!

Dia menegaskan, perubahan status IKN termasuk usulan untuk menjadikannya sebagai ibu kota provinsi memerlukan proses politik yang panjang, termasuk persetujuan seluruh fraksi di parlemen.

"Kecuali kalau di Komisi II semuanya sudah menyampaikan, baru saya bisa jawab sebagai pimpinan Komisi II. Nah, jadi konteksnya adalah kita tunggu respon dari partai-partai lain saja dulu. Kalau soal mau diubah jadi apa, itu kan membutuhkan kesepakatan seluruh partai, karena harus merubah undang-undang, kan paripurna," papar Dede.

Menanggapi soal kemungkinan moratorium pembangunan IKN, Dede menyampaikan, Partai Demokrat belum mengambil sikap resmi. Saat ini, partainya masih menunggu arah kebijakan dari Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga: Upacara HUT ke-80 RI Digelar di Jakarta, Wamensesneg: Infrastruktur IKN Belum Siap

"Kalau kami, Demokrat, posisi saat ini adalah sebagai pendukung pemerintah, dalam konteks mendukung Pak Prabowo, yang mana Pak Prabowo belum memberikan arahan apapun,” tegasnya.

"Jadi Demokrat prinsipnya, ketika nanti presiden sudah punya pemikiran dalam skop yang lebih luas, tadi dari sisi efisiensi anggaran, dari sisi dan lain-lain, tentu kami mendukung. Jadi belum ada pembahasan apapun di Demokrat," tambah Dede.

Ketika ditanya apakah artinya Demokrat masih menunggu keputusan dari Presiden, Dede membenarkan hal tersebut. "Saya rasa demikian. Kita nggak boleh membuat sebuah wacana yang belum tentu sesuai dengan keinginan pemerintah," pungkasnya.