Unjuk Rasa Disertai Penjarahan Jadi Alarm Keras bagi Pemerintah

AKURAT.CO Spektrum Demokrasi Indonesia menilai aksi penjarahan di sela unjuk rasa tidak bisa dilihat sebagai insiden spontan.

Amarah rakyat sudah terakumulasi sejak lama dan akhirnya meledak ketika isu tunjangan rumah bagi anggota DPR RI mencuat dan berujung demo disertai penjarahan.

"Isu tunjangan rumah untuk anggota DPR memang jadi pemicu tetapi itu hanya simbol ketidakadilan yang lebih besar. Warga yang sehari-hari harus berjuang dengan tingginya harga pangan, biaya sewa dan gaji pas-pasan tentu merasa makin tertindas ketika mendengar wakil rakyat mendapat fasilitas tunjungan rumah hingga puluhan juta rupiah per bulan," jelas Peneliti Spektrum Demokrasi Indonesia, Popy Rakhmawaty, kepada wartawan di Jakarta, Minggu (31/8/2025).

Baca Juga: Penjarahan Rumah Sri Mulyani dalam Kacamata Fikih Islam

Menurutnya, tunjangan rumah anggota DPR hanyalah simbol dari ketimpangan yang lebih dalam.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan inflasi tahunan pada Juli 2025 mencapai 2,37 persen. Angka itu terlihat masih dalam batas wajar tetapi biaya hidup di perkotaan melonjak tajam, terutama sewa rumah dan harga bahan pangan.

Gini ratio masih bertahan di level 0,381, menandakan ketimpangan penghasilan yang nyata. Sementara, tingkat pengangguran di kalangan anak muda tetap tinggi, bahkan di beberapa daerah menembus dua digit.

Baca Juga: Rumah Sri Mulyani Dijarah, Adakah Kasus Penjarahan di Masa Nabi Muhammad?

"Anak-anak muda yang frustasi karena susah mencari kerja, ditambah tekanan biaya hidup, menjadi kelompok yang paling mudah tersulut. Ketika ada kasus tragis seperti Affan, amarah itu langsung meledak," ujar Popy.

Dari sisi keamanan, Popy menilai cara aparat dalam menangani demonstrasi turut memperburuk keadaan.

Laporan awal Komnas HAM menyoroti penggunaan kekuatan berlebihan, terutama terkait tewasnya pengemudi ojol Affan Kurniawan, memperlihatkan adanya gap antara aturan dan praktik di lapangan.

Baca Juga: Daftar Zona Merah Demo di Jabodetabek Terbaru, Catat Lokasinya Sekarang!

"Aturannya jelas, polisi harus bertindak sesuai prinsip proporsionalitas. Tapi masyarakat justru menyaksikan kekerasan. Itu menghancurkan kepercayaan publik pada negara," katanya.

Popy juga menyoroti peran media sosial dalam mempercepat eskalasi kekerasan. Informasi simpang siur, video potongan hingga kabar bohong tentang penjarahan menyebar cepat dan memperkeruh suasana.

"Media sosial menjadi penyulut api kekisruhan yang semakin besar. Rumor yang belum tentu benar langsung dipercaya lalu mendorong massa bertindak lebih keras," ucapnya.

Baca Juga: Hukum Merusak Fasilitas Umum saat Demo menurut Islam

Menurut Popy, solusi tidak bisa berhenti pada pendekatan keamanan. Pemerintah harus mengambil langkah berlapis untuk meredakan ketegangan dan mencegah siklus kekerasan terulang.

Pertama, mengusut tuntas kasus korban jiwa dan dugaan pelanggaran aparat secara transparan agar keadilan terlihat nyata.

Kedua, membenahi prosedur pengendalian massa dengan mengedepankan dialog, bukan kekerasan.

Baca Juga: Imbas Demo Ricuh, Pramono Gratiskan TransJakarta dan MRT Selama Sepekan

Ketiga, memperbaiki kebijakan yang dianggap menyinggung rasa keadilan masyarakat, termasuk meninjau kembali fasilitas pejabat negara yang dianggap berlebihan.

"Kalau negara hanya mengandalkan gas air mata, peluru karet dan penangkapan massal, maka percayalah kerusuhan akan selalu terulang. Yang dibutuhkan sekarang adalah keberanian pemerintah untuk mendengar, peduli dan mengoreksi diri. Ini ujian besar bagi demokrasi, apakah suara rakyat yang marah akan dijawab dengan kekerasan atau dengan keadilan," jelas Popy.