Dasco Respons Tuntutan 17+8 yang Viral di Medsos, DPR Siap Evaluasi Bersama Seluruh Fraksi

AKURAT.CO Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, angkat bicara terkait tuntutan 17 plus 8 yang kini viral di media sosial, di tengah demonstrasi yang terjadi belakangan di berbagai daerah.

Dia mengatakan, berbagai isi dari tuntutan tersebut memang sudah disampaikan oleh perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang hadir di DPR hari ini.

"Ya, jadi memang sebagian yang disampaikan oleh adik-adik BEM ini juga ada yang termasuk di 17 plus 8," kata Dasco kepada wartawan, usai audiensi bersama perwakilan BEM, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/9/2025).

Baca Juga: Hentikan Tunjangan Perumahan, DPR Lakukan Reformasi Internal

Dia menegaskan, DPR siap mendengar aspirasi tersebut dan akan melaksanakan evaluasi menyeluruh dalam waktu dekat, baik terhadap tunjangan maupun keterbukaan kegiatan DPR.

"Yaitu termasuk yang di dalam 17 plus 8 kita akan lakukan besok rapat evaluasi dengan pimpinan-pimpinan fraksi untuk menyatukan pendapat dan kesepakatan di DPR," pungkasnya.

Berikut isi lengkap 17+8 tuntutan rakyat yang ramai di media sosial:

17 Tuntutan Jangka Pendek (hingga 5 September 2025)

- Kepada Presiden:
1. Keluarkan TNI dari ranah pengamanan sipil dan hentikan kriminalisasi demonstran.
2. Bentuk tim investigasi independen untuk mengusut tuntas kasus kekerasan dalam aksi demo, termasuk kematian Affan Kurniawan dan Umar Amarudin, secara transparan.

- Kepada DPR:
3. Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru seperti pensiun seumur hidup.
4. Publikasikan transparansi anggaran DPR (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas).
5. Dorong Badan Kehormatan DPR dan KPK memeriksa anggota DPR yang bermasalah.

- Kepada Ketua Umum Partai Politik:
6. Pecat atau beri sanksi tegas terhadap kader DPR yang tidak etis.
7. Umumkan komitmen keberpihakan partai kepada rakyat di tengah krisis.
8. Libatkan kader partai dalam dialog publik dengan mahasiswa dan masyarakat sipil.

- Kepada Polri:
9. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.
10. Hentikan kekerasan dan patuhi SOP pengendalian massa.
11. Tangkap dan proses aparat yang melanggar HAM secara transparan.

- Kepada TNI:
12. Segera kembali ke barak dan hentikan semua keterlibatan dalam ranah sipil.
13. Tegakkan disiplin internal untuk mencegah intervensi TNI pada urusan sipil.
14. Berikan komitmen publik agar TNI tidak masuk ke ranah sipil di tengah krisis demokrasi.

Baca Juga: BEM UI Desak DPR Bentuk Tim Investigasi Independen Usut Kekerasan dan Dugaan Makar Demo

- Kepada Kementerian/Sektor Ekonomi:
15. Pastikan upah layak untuk buruh, tenaga kesehatan, guru, hingga mitra ojek online.
16. Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi pekerja kontrak.
17. Buka dialog resmi dengan serikat buruh dan organisasi pekerja.

8 Tuntutan Jangka Panjang (hingga 31 Agustus 2026)

- Reformasi menyeluruh DPR: audit independen, publikasi hasil, hapus fasilitas istimewa, dan tetapkan standar baru bagi calon anggota DPR.
- Reformasi sistem partai politik dan perkuat pengawasan terhadap eksekutif.
- Susun dan jalankan reformasi perpajakan yang lebih adil untuk semua lapisan masyarakat.
- Sahkan UU Perampasan Aset Koruptor untuk memperkuat pemberantasan korupsi.
- Reformasi Polri agar lebih profesional dan humanis, dengan lembaga pengawas independen yang kuat.
- Pastikan TNI benar-benar kembali ke barak tanpa pengecualian.
- Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen lain untuk melindungi hak asasi manusia.
- Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan guna menciptakan sistem yang lebih adil dan berkelanjutan.