BGN Kembalikan Rp70 Triliun ke Negara, Siapkan Rp335 Triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis 2026

AKURAT.CO Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, mengungkapkan, lembaganya telah mengembalikan dana sebesar Rp70 triliun kepada pemerintah.

Dana tersebut merupakan bagian dari alokasi anggaran yang tidak terserap pada tahun anggaran berjalan.

“Tahun ini BGN menerima alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun, ditambah dana standby Rp100 triliun. Dari total tersebut, Rp99 triliun berhasil terserap, sementara Rp70 triliun kami kembalikan kepada Presiden Republik Indonesia karena kemungkinan tidak akan terserap hingga akhir tahun,” ujar Dadan, Selasa (14/10/2025).

Lebih lanjut, Dadan menjelaskan bahwa pada tahun 2026, BGN akan menerima alokasi anggaran sebesar Rp268 triliun, menjadikannya lembaga dengan porsi anggaran terbesar di antara seluruh instansi pemerintah.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan dana cadangan sebesar Rp67 triliun, sehingga total dukungan anggaran melalui APBN mencapai Rp335 triliun untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2026.

“Dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 82,9 juta orang, setiap hari kami akan menyalurkan sekitar Rp1,2 triliun. Bagi kementerian lain, angka itu mungkin setara dengan anggaran satu tahun penuh, tetapi bagi BGN, itu adalah kebutuhan satu hari,” jelasnya.

Dadan menegaskan, anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur menjadi tiga pilar utama dalam memastikan keberhasilan program MBG berjalan efektif, merata, dan berkelanjutan.

Baca Juga: Usai dari Mesir, Presiden Prabowo Langsung Pimpin Ratas Bahas Isu Strategis Nasional

Dalam aspek SDM, pemerintah memastikan tenaga pelaksana program MBG merupakan lulusan perguruan tinggi yang tergabung dalam Sarjana Penggerak Pemuda Indonesia (SPPI).

Para SPPI ini memimpin Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.

“SPPI identik dengan SPPG. Tidak ada satu pun SPPG yang tidak dipimpin oleh SPPI sebagai Kepala SPPG (KSPPG),” tegas Dadan.

Sementara dari sisi infrastruktur, pemerintah awalnya merencanakan pembangunan gedung-gedung SPPG sepenuhnya dibiayai oleh APBN.

Namun karena keterbatasan waktu dan proses tender yang kompleks, pemerintah membuka peluang kemitraan strategis dengan berbagai pihak.

Untuk membangun 30.000 unit SPPG dibutuhkan dana sekitar Rp60 triliun. Dari alokasi Rp6 triliun yang disiapkan tahun ini untuk membangun 1.542 unit melalui skema APBN, belum satu pun terealisasi hingga Agustus 2025.

Sebaliknya, berkat kolaborasi dengan mitra, kini telah berdiri 11.504 SPPG aktif di seluruh Indonesia, seluruhnya hasil kerja sama dengan pihak swasta dan mitra lokal.

“Saat ini ada sekitar 30.000 mitra yang tergabung dalam portal BGN. Dari jumlah itu, 11.504 telah lolos verifikasi, sementara sisanya masih dalam proses seleksi. Kami menargetkan hingga akhir tahun nanti akan terbentuk 25.400 SPPG di wilayah aglomerasi dan 6.000 di daerah terpencil,” jelasnya.

Dadan menegaskan, keberhasilan program MBG tidak terlepas dari peran serta dan komitmen para mitra yang menjadi bagian penting dari sistem pelayanan gizi nasional.

Baca Juga: Waspada Layanan Palsu, Modena Ingatkan Konsumen Hanya Gunakan Service Center Resmi

“Kehadiran para mitra adalah kontribusi terbesar dalam program ini. Ini adalah program pertama di Indonesia, bahkan di dunia, di mana mitra menjadi partner utama Badan Gizi Nasional dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis,” pungkasnya.