Profil Ribka Tjiptaning, Politikus PDIP yang Dilaporkan ke Polisi Akibat Pernyataan terkait Soeharto

AKURAT.CO Nama dr. Ribka Tjiptaning Proletariyati, A.Ak. kembali mencuat ke publik setelah pernyataannya yang menyebut mantan Presiden Soeharto sebagai “pembunuh jutaan rakyat”. Ucapan itu ia lontarkan menanggapi keputusan pemerintah menetapkan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional pada 10 November 2025, bertepatan dengan Hari Pahlawan.

Pernyataan Ribka memicu reaksi keras. Aliansi Rakyat Anti-Hoaks (ARAH) melaporkannya ke Bareskrim Polri pada 12 November 2025, dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Koordinator ARAH, Iqbal, menyebut pernyataan tersebut dianggap menyesatkan publik dan berpotensi menimbulkan kebencian.

Menanggapi laporan itu, Ribka mengaku siap menghadapi proses hukum. Ia menegaskan pernyataannya bukan berita bohong, melainkan pandangan pribadi berdasarkan pengalaman hidupnya pada masa Orde Baru.

Latar Belakang dan Keluarga Ribka Tjiptaning

Ribka Tjiptaning lahir di Yogyakarta pada 1 Juli 1959. Ia berasal dari keluarga berdarah ningrat Jawa. Ayahnya, Raden Mas Soeripto Tjondro Saputro, dikenal sebagai pengusaha sukses sekaligus aktivis Partai Komunis Indonesia (PKI). Sedangkan ibunya, Bandoro Raden Ayu Lastri Suyati, merupakan keturunan Keraton Kasultanan Yogyakarta.

Masa kecil Ribka sempat bergelimang kemewahan. Ayahnya memiliki lima pabrik besar, termasuk pabrik paku di Solo. Namun, kehidupan keluarga itu berubah drastis setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965. Saat masih duduk di taman kanak-kanak, Ribka menyaksikan keluarganya hancur: sang ayah tidak pernah kembali, sementara ibunya ditangkap tentara. Peristiwa itu membentuk pandangannya terhadap sejarah Indonesia hingga dewasa.

Perjalanan Pendidikan dan Karier Medis

Ribka menempuh pendidikan dasar di SD Kuningan Timur Pagi II (1965–1971), lalu melanjutkan ke SMP Dharma Satria (1971–1974) dan SMA Negeri 14 Jakarta (1974–1977).

Ia kemudian kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia (UKI) dan lulus pada 1990. Tak berhenti di situ, Ribka melanjutkan studi magister di bidang Ahli Asuransi Kesehatan di Universitas Indonesia, dan menamatkannya pada 2012.

Sebelum terjun ke dunia politik, Ribka sempat berkarier sebagai dokter di berbagai tempat, di antaranya RS Tugu Ibu Cimanggis, Klinik Partuha Ciledug, serta Klinik Waluya Sejati Abadi. Ia juga pernah menjadi dokter di perusahaan milik Puan Maharani pada periode 1992–2000.

Terjun ke Dunia Politik dan Kiprah di DPR

Karier politik Ribka dimulai pada awal 2000-an melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Ia pernah menjabat sebagai Ketua DPC PDIP Kota Tangerang (1996–2000), kemudian naik menjadi Wakil Ketua DPD PDIP Provinsi Jawa Barat (2000–2005).

Pada 2005–2009, Ribka menjabat sebagai Ketua Komisi IX DPR RI, komisi yang membidangi masalah kesehatan, tenaga kerja, dan kependudukan. Di periode berikutnya, 2009–2014, ia kembali dipercaya memimpin komisi yang sama.

Meski sempat terjerat kontroversi pada 2009 terkait hilangnya Ayat (2) Pasal 113 dalam RUU Kesehatan, Ribka tetap aktif di parlemen. Ia kembali terpilih untuk periode 2019–2024, mewakili Daerah Pemilihan Jawa Barat IV (Kabupaten dan Kota Sukabumi). Namun, pada Pemilu 2024, Ribka gagal melanjutkan kiprahnya di Senayan setelah hanya memperoleh 39.229 suara.

Kontroversi Sepanjang Karier

Selain kasus terbaru soal Soeharto, Ribka memang dikenal sebagai sosok yang kerap melontarkan pernyataan kontroversial. Salah satunya pada 12 Januari 2021, ketika dalam rapat kerja Komisi IX dengan Menteri Kesehatan, ia menyatakan penolakannya terhadap vaksin Covid-19.

“Saya tetap tidak mau divaksin. Mau sampai yang 63 tahun bisa divaksin, misalnya pun hidup di DKI semua anak-cucu saya dapat sanksi lima juta, mending saya bayar,” ujar Ribka saat itu.

Pernyataan itu menuai kritik luas, terutama karena disampaikan di tengah upaya pemerintah menggalakkan vaksinasi nasional.

Penolakan Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto

Pada 28 Oktober 2025, Ribka secara tegas menolak usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto. Ia mempertanyakan dasar pemberian gelar tersebut, mengingat masih banyak kasus pelanggaran HAM yang belum diluruskan.

Bagi Ribka, pelurusan sejarah menjadi hal penting agar bangsa tidak kehilangan arah moral dan keadilan.

Posisi dan Aktivitas Terbaru di PDIP

Meski tak lagi duduk di DPR, Ribka tetap aktif di PDIP. Ia kini menjabat sebagai Ketua DPP PDIP Bidang Kesehatan untuk periode 2025–2030. Sebelumnya, ia juga pernah memegang berbagai posisi penting di partai, seperti:

Ketua DPP PDIP Bidang Penanggulangan Bencana (2019–2024)
Ketua DPP PDIP Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana (2015–2019)
Ketua DPP PDIP Bidang Kesehatan dan Tenaga Kerja (2010–2015)

Selain itu, Ribka juga aktif di organisasi kemasyarakatan seperti Pemuda Demokrat Indonesia, Lembaga Penelitian Korban Peristiwa 65 (LPKP 65), dan Paguyuban Korban Orde Baru (Pakorba).

Sosok Tegas yang Tak Takut Kontroversi

Ribka Tjiptaning dikenal sebagai figur yang tegas, vokal, dan konsisten dengan pandangannya, meski sering kali berseberangan dengan arus utama. Pengalamannya tumbuh dalam keluarga korban politik di masa Orde Baru membuatnya sensitif terhadap isu keadilan sosial dan pelanggaran HAM.

Kini, meski dilaporkan ke polisi, Ribka tampak tidak mundur sedikit pun dari pendiriannya. Bagi sebagian kalangan, keberanian Ribka dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap upaya melupakan sejarah kelam bangsa.

Penutup:
Kontroversi terbaru yang menimpa dr. Ribka Tjiptaning menunjukkan bagaimana pernyataan seorang tokoh politik bisa berdampak luas, terutama ketika menyentuh sisi sensitif sejarah bangsa. Terlepas dari pro dan kontra, perjalanan panjang Ribka — dari seorang dokter hingga menjadi politikus senior PDIP — menjadi cerminan tentang kompleksitas dunia politik Indonesia yang tak pernah lepas dari dinamika masa lalu.

Kalau kamu tertarik mengikuti perkembangan kasus ini dan dinamika politik nasional lainnya, pantau terus update terbaru di AKURAT.CO.

FAQ

1. Siapa sebenarnya Ribka Tjiptaning?
Ribka Tjiptaning Proletariyati adalah seorang dokter dan politikus senior dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Ia pernah menjabat sebagai Ketua Komisi IX DPR RI yang membidangi urusan kesehatan, tenaga kerja, dan kependudukan.

2. Mengapa Ribka Tjiptaning dilaporkan ke polisi?
Ribka dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Aliansi Rakyat Anti-Hoaks (ARAH) pada 12 November 2025 karena pernyataannya yang menyebut mantan Presiden Soeharto sebagai “pembunuh jutaan rakyat”. Pelaporan itu didasarkan pada dugaan pelanggaran UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

3. Apa alasan Ribka menyebut Soeharto sebagai pembunuh jutaan rakyat?
Pernyataan tersebut dilatarbelakangi oleh pandangan Ribka terhadap peristiwa politik dan pelanggaran HAM pada masa Orde Baru. Ia menilai, sebelum Soeharto ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional, negara seharusnya terlebih dahulu melakukan pelurusan sejarah terkait kasus-kasus pelanggaran HAM di masa pemerintahannya.

4. Bagaimana tanggapan Ribka Tjiptaning terhadap laporan tersebut?
Ribka mengaku siap menghadapi proses hukum yang berjalan. Ia menegaskan bahwa pernyataannya bukan bentuk penyebaran hoaks, melainkan pengalaman pribadi yang dirasakannya sebagai anak dari keluarga yang menjadi korban politik pada masa Orde Baru.

5. Apa latar belakang keluarga Ribka Tjiptaning?
Ribka lahir di Yogyakarta pada 1 Juli 1959 dari keluarga berdarah ningrat Jawa. Ayahnya, Raden Mas Soeripto Tjondro Saputro, adalah pengusaha sekaligus aktivis PKI. Sedangkan ibunya, Bandoro Raden Ayu Lastri Suyati, berasal dari garis keturunan Keraton Yogyakarta.

6. Apa saja jabatan yang pernah dipegang Ribka Tjiptaning di PDIP?
Ribka pernah menjabat sebagai:

Ketua DPP PDIP Bidang Kesehatan (2025–2030)
Ketua DPP PDIP Bidang Penanggulangan Bencana (2019–2024)
Ketua DPP PDIP Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana (2015–2019)
Ketua DPP PDIP Bidang Kesehatan dan Tenaga Kerja (2010–2015)

7. Apakah Ribka masih menjabat sebagai anggota DPR RI?
Tidak. Ribka sempat menjadi anggota DPR RI dari PDIP untuk periode 2019–2024, namun gagal kembali ke Senayan pada Pemilu 2024 setelah hanya memperoleh sekitar 39 ribu suara di Daerah Pemilihan Jawa Barat IV (Kabupaten dan Kota Sukabumi).

8. Apa saja kontroversi lain yang pernah melibatkan Ribka Tjiptaning?
Selain pernyataannya soal Soeharto, Ribka juga pernah menjadi sorotan publik pada 2021 karena menolak vaksin Covid-19. Ia menyebut tidak mau divaksin meski ada sanksi, dan hal itu sempat menuai kritik luas.

9. Bagaimana pandangan PDIP terhadap laporan terhadap Ribka Tjiptaning?
PDIP menilai laporan terhadap Ribka sebagai bentuk kriminalisasi dan pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat. Partai menyatakan akan memberikan dukungan penuh kepada kadernya tersebut selama proses hukum berlangsung.

10. Apakah Ribka Tjiptaning masih aktif di dunia politik?
Ya, meski tidak lagi menjadi anggota DPR, Ribka masih aktif di PDIP sebagai Ketua DPP Bidang Kesehatan untuk periode 2025–2030. Ia juga kerap tampil sebagai narasumber dalam diskusi publik dan forum politik.