Polri di Sumatera: Dari Misi Kemanusiaan hingga Penegakan Hukum Lingkungan

AKURAT.CO Polri menunjukkan peran yang lebih luas dalam menghadapi bencana di Sumatera, menggabungkan respons kemanusiaan, penegakan hukum lingkungan, dan tata kelola risiko secara sistematis.

Demikian penilaian Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB, R. Haidar Alwi, Senin (8/12/2025).

“Di tengah banjir bandang, longsor, dan terputusnya akses antarwilayah, Polri bergerak dengan kecepatan mobilisasi, efisiensi koordinasi, dan adaptasi fungsi kepolisian ke ranah kemanusiaan,” kata Haidar.

Kehadiran personel Polri dalam evakuasi korban, pengoperasian unit K-9, pendirian pos kesehatan, dan distribusi logistik menunjukkan bahwa institusi ini tidak lagi terbatas pada tugas keamanan, tetapi juga mengisi celah kritis ketika kapasitas daerah belum memadai.

Selain itu, bencana menyoroti faktor yang memperparah kerusakan, termasuk dugaan pembalakan liar. Polri menindak illegal logging sebagai upaya mencegah risiko bencana lebih besar.

“Polri kini menghubungkan pola kejahatan lingkungan dengan risiko bencana, sehingga hukum diarahkan pada pencegahan kerusakan, bukan hanya penindakan pelaku lapangan,” jelas Haidar.

Penindakan dilakukan mulai dari penangkapan pelaku, penyitaan kayu ilegal, hingga pengembangan jaringan distribusi, untuk mengungkap struktur kejahatan lingkungan yang terorganisir.

“Ada operator lapangan, pengangkut, penadah, hingga pihak yang mungkin terkait dengan oknum pemodal. Efektivitas hukum diukur dari sejauh mana penyidikan menutup ruang operasi mereka,” ujarnya.

Namun, Polri menghadapi tantangan signifikan, seperti kebutuhan memperkuat kapasitas forensik lingkungan.

Pembuktian asal-usul kayu, penyebab kerusakan, dan pemetaan jaringan operasi membutuhkan kolaborasi lintas lembaga, terutama dengan kementerian kehutanan dan lingkungan hidup.

Selain itu, transparansi proses hukum menjadi penting karena praktik illegal logging sering melibatkan kepentingan ekonomi lokal maupun regional.

Dari perspektif kebijakan, langkah Polri membuka peluang membangun sinergi antara penanganan bencana dan penegakan hukum lingkungan.

Dengan jaringan komando hingga tingkat desa, Polri dapat memperkuat pemantauan kawasan rawan, memanfaatkan teknologi seperti citra satelit, pemetaan daerah, dan sistem pelaporan.

“Kombinasi intelijen lapangan Polri dengan data teknis lembaga lingkungan berpotensi menjadikan pencegahan lebih efektif daripada sekadar penindakan,” tutur Haidar.

Peran kemanusiaan Polri juga meningkatkan legitimasi institusi. Respons cepat saat bencana membangun persepsi publik bahwa polisi hadir ketika masyarakat membutuhkan.

Namun, konsistensi dalam penegakan hukum terhadap praktik yang menjadi akar masalah menjadi kunci untuk menjaga legitimasi moral sekaligus hukum.

Penanganan bencana dan penindakan illegal logging menunjukkan Polri sedang dalam transisi menuju pola kerja yang lebih terintegrasi dan berbasis risiko.

Haidar menekankan bahwa keberhasilan jangka panjang bergantung pada tiga hal: peningkatan kapasitas teknis, kolaborasi antarlembaga yang erat, dan transparansi publik.

“Jika ketiganya terwujud, Polri tidak hanya menjadi garda terdepan dalam penanganan bencana, tetapi juga berperan penting dalam menjaga lingkungan dan menyelamatkan masyarakat Sumatera secara menyeluruh,” pungkasnya.