Gus Yahya Benarkan Konsesi Tambang Jadi Salah Satu Pemicu Konflik Elite PBNU

AKURAT.CO Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengakui bahwa isu konsesi tambang memang menjadi salah satu faktor yang ikut memicu ketegangan di level elite PBNU. Meski begitu, ia menegaskan bahwa persoalan internal yang muncul belakangan ini tidak dapat disederhanakan hanya pada urusan tambang.

Menanggapi usulan KH Said Aqil Siroj agar konsesi tambang dikembalikan kepada pemerintah, Gus Yahya menilai hal tersebut bukan masalah selama diputuskan melalui mekanisme organisasi.

“Iya itu enggak masalah tapi semua harus dibicarakan bersama, toh, karena keputusannya ini juga keputusan bersama, maka kalau diubah harus dengan pembicaraan bersama. Soal putusannya kayak apa, mari kita bicarakan nanti,” kata Gus Yahya di Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Baca Juga: Gus Yahya Setujui Muktamar NU Dipercepat, dengan Syarat Ini

Ia memahami jika publik mengaitkan gaduh internal di tubuh PBNU dengan isu tambang karena topik tersebut memang mencuri perhatian masyarakat. Namun, menurutnya, dinamika yang terjadi jauh lebih luas daripada sekadar perdebatan soal konsesi.

“Bahwa kemudian ada gambaran terkait dengan tambang, mungkin saya kira ya masyarakat melihat yang paling banyak kerumunan, kepentingannya ada di situ. Tapi kita pasti lihat lah, karena ini kompleks ada masalah macam-macam,” ujarnya.

Sebelumnya, KH Said Aqil menilai bahwa pemberian konsesi tambang oleh pemerintah kepada PBNU pada awalnya merupakan bentuk apresiasi negara sekaligus peluang memperkuat kemandirian ekonomi organisasi. Selama dikelola dengan tata kelola yang kuat, kebijakan itu semula dianggap tepat dan potensial memberi manfaat bagi warga NU.

Baca Juga: Profil Lengkap KH Zulfa Mustofa, Pj Ketum PBNU yang Resmi Gantikan Gus Yahya

Namun situasi yang berkembang dalam beberapa bulan terakhir menunjukkan arah berbeda. Perdebatan tata kelola, ketegangan internal, hingga polemik yang meluas ke publik dinilai menimbulkan kegaduhan yang merugikan organisasi. Karena itu, Said Aqil mengusulkan agar konsesi dikembalikan saja kepada pemerintah demi menghindari mudarat yang lebih besar.

Di tengah memanasnya isu di internal PBNU, pernyataan Gus Yahya menjadi sinyal bahwa konsesi tambang memang turut menjadi faktor penyumbang konflik, meski bukan satu-satunya. Arah penyelesaian kini kembali menunggu forum resmi organisasi untuk mengambil keputusan final.