Pengamat: Konflik Elite PBNU Bisa Menular ke Pengurus NU Wilayah

AKURAT.CO Konflik internal yang terus berlangsung di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dinilai berpotensi meluas hingga ke struktur NU di tingkat wilayah dan daerah. Jika tidak segera diselesaikan secara arif dan konstitusional, kisruh elite tersebut dapat berdampak serius terhadap soliditas organisasi secara nasional.

Pengamat sosial politik Universitas Paramadina, Septa Dinata, menilai konflik berkepanjangan di lingkaran elite PBNU telah mengganggu citra NU di mata publik. Menurutnya, situasi ini tidak hanya melemahkan NU secara organisatoris, tetapi juga berisiko menggerus otoritas moral jam’iyyah terbesar di Indonesia tersebut.

“Citra NU di mata publik jelas terganggu. Kalau dibiarkan berlarut-larut, ini bisa melemahkan NU dalam jangka panjang, baik secara organisasi maupun secara moral,” ujar Septa kepada wartawan, Senin (15/12/2025).

Baca Juga: Profil Muhammad Nuh, Guru Besar yang Ditunjuk Menjadi Katib Aam PBNU oleh Pj Ketum Zulfa Mustofa

Septa menilai, kekuatan kedua kubu yang berkonflik relatif berimbang, baik dari sisi sosial maupun politik. Kondisi ini membuat konflik semakin sulit diselesaikan dalam waktu singkat. Publik pun, kata dia, mulai memahami bahwa persoalan yang terjadi bukan sekadar perbedaan kepemimpinan atau personal, melainkan menyentuh isu yang lebih substantif.

“Konflik ini sudah masuk ke ranah kepentingan yang lebih besar, termasuk polemik konsesi tambang yang kerap dikaitkan dengan NU. Itu yang membuatnya makin kompleks,” jelasnya.

Di sisi lain, Septa mencatat posisi Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya justru menguat setelah adanya pernyataan dari para kiai sepuh serta jajaran Musytasyar PBNU. Mereka menilai upaya penggulingan terhadap Gus Yahya tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.

“Secara normatif, dukungan kiai sepuh dan Musytasyar memberi legitimasi kuat bahwa proses yang ditempuh untuk mengganti ketua umum tidak sesuai aturan organisasi,” ujarnya.

Namun demikian, Septa mengingatkan bahwa konflik yang tidak segera diselesaikan berpotensi menular ke tingkat bawah. Ia menilai, jika elite PBNU terus mempertontonkan dualisme kepemimpinan dan perbedaan sikap politik, pengurus wilayah dan cabang bisa ikut terbelah.

“Ini yang paling berbahaya. Konflik elite bisa menjalar ke daerah dan akan jauh lebih sulit diselesaikan. Apalagi jika nanti masing-masing kubu menggelar muktamar sendiri,” kata Septa.

Sebelumnya, Gus Yahya menegaskan bahwa pergantian Ketua Umum PBNU hanya dapat dilakukan melalui muktamar sebagai forum permusyawaratan tertinggi NU. Ia menilai rapat pleno yang menetapkan KH Zulfa Mustofa sebagai Penjabat Ketua Umum PBNU tidak sah karena tidak sesuai dengan mekanisme organisasi.

Baca Juga: Petinggi PBNU Benarkan Akar Konflik Elite PBNU karena Urusan Tambang, Bukan Zionisme

“Secara aturan, itu tidak bisa dianggap sah. Prosedur dan mekanismenya tidak sesuai dengan tatanan yang ada,” ujar Gus Yahya kepada wartawan di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Rabu (10/12/2025).

Menurut Gus Yahya, rapat harian Syuriah tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan mandataris Ketua Umum PBNU. Oleh karena itu, segala keputusan yang dihasilkan dari forum tersebut tidak dapat dieksekusi.

“Kalau sejak awal tidak berwenang, maka apa pun yang dihasilkan tidak bisa diterima dan tidak bisa dijalankan,” tegasnya.

Gus Yahya kembali menegaskan bahwa muktamar merupakan satu-satunya forum sah untuk menentukan kepemimpinan PBNU, sekaligus menjadi jalan konstitusional untuk menyelesaikan persoalan internal organisasi secara bermartabat.