Rais Aam PBNU Ungkap Gus Yahya Abaikan Perintah, Pelatihan Disponsori Lembaga Pro-Zionisme Jadi Pemicu

AKURAT.CO Dinamika internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memasuki fase krusial setelah Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar mengungkap adanya pengabaian perintah organisasi oleh Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya).

Salah satu pemicunya adalah tetap digelarnya pelatihan kader yang disponsori lembaga berafiliasi pro-Zionisme.

KH Miftachul Akhyar secara resmi menerbitkan Surat Tabayun berjudul Menempatkan Pemberhentian Ketua Umum dalam Koridor Konstitusi Jam’iyah pada Senin, 22 Desember 2025.

Surat tersebut bertujuan meluruskan polemik pemberhentian Gus Yahya dari jabatan Ketua Umum PBNU agar tetap dipahami dalam kerangka Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) NU.

Baca Juga: Rais Syuriah PWNU Jateng Sindir Gus Yahya: Zaman Gus Dur Tak Ada Tambang

Kiai Miftach menegaskan bahwa langkah Syuriyah bukan tindakan personal, melainkan keputusan konstitusional organisasi. Ia menyebut akar persoalan bermula dari kritik publik terhadap PBNU setelah menghadirkan akademisi Peter Berkowitz, sosok yang menuai kontroversi karena latar belakang pro-Zionisme.

Merespons dampak negatif terhadap citra jam’iyah, Rais Aam PBNU sejatinya telah mengambil langkah tegas sejak awal. Melalui surat tertanggal 25 Agustus 2025, Kiai Miftach memerintahkan penghentian atau penangguhan Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU) serta meminta evaluasi menyeluruh oleh Tim Koordinasi dan Supervisi Syuriyah PBNU.

Dalam surat tersebut, Rais Aam juga secara eksplisit meminta agar Nota Kesepahaman (MoU) antara PBNU dan Center for Shared Civilizational Values (CSCV) yang berkaitan dengan materi dan narasumber kaderisasi segera diputus.

Ketua Tim Koordinasi dan Supervisi Syuriyah PBNU Mohammad Nuh menjelaskan bahwa instruksi Rais Aam merupakan wujud supremasi Syuriyah sebagai pemimpin tertinggi di tubuh NU. Ia merujuk hasil Konferensi Besar NU 2022 yang menegaskan kewenangan penuh Syuriyah dalam mengawal arah organisasi.

“Ketentuan itu sudah disahkan sejak awal kepemimpinan Kiai Miftach dan Gus Yahya sendiri,” tegas Mohammad Nuh.

Meski Gus Yahya sempat menyampaikan permohonan maaf pada 28 Agustus 2025 atas kekhilafan mengundang Peter Berkowitz, arahan untuk menghentikan AKN NU dan memutus hubungan dengan CSCV dilaporkan tidak dijalankan secara organisatoris. Gus Yahya disebut tetap melanjutkan pelaksanaan AKN NU sesuai jadwal yang telah disusun.

Selain isu kaderisasi, Syuriyah PBNU juga menyoroti persoalan tata kelola keuangan. Upaya pengawasan melalui permintaan laporan keuangan PBNU pada September 2025 menjadi bagian dari rangkaian ketegangan administratif yang berujung pada keputusan organisasi.

Baca Juga: Menag Nasaruddin Umar Nilai PBNU Tidak Berkonflik, Hanya Sedang Panen Pembengkakan Kualitas

Sebelum pemberhentian diputuskan, Kiai Miftach telah menempuh langkah tabayun dengan bertemu Gus Yahya sebanyak dua kali pada November 2025 di Surabaya dan Jakarta. Namun, pertemuan tersebut tidak menghasilkan titik temu.

Puncaknya, Rapat Harian Syuriyah pada 20 November 2025 mengambil keputusan awal terkait posisi Ketua Umum. Keputusan itu kemudian ditegaskan dalam Rapat Pleno PBNU pada 9 Desember 2025 yang dihadiri 118 peserta dan secara bulat menerima pemberhentian Gus Yahya serta menetapkan KH Zulfa Mustofa sebagai Penjabat Ketua Umum PBNU hingga Muktamar ke-35 pada 2026.

Menanggapi dinamika yang berkembang, Kiai Miftach menekankan pentingnya menjaga marwah jam’iyah dengan tetap berpijak pada mekanisme organisasi.

“Semua harus kembali kepada mekanisme organisasi, karena di situlah marwah Jam’iyah Nahdlatul Ulama dijaga,” ujarnya.

Syuriyah PBNU berencana memberikan penjelasan lebih lanjut kepada jajaran Mustasyar PBNU terkait prosedur hukum dan substansi keputusan yang telah diambil demi menjaga keutuhan organisasi.