Jelang Muktamar NU, PKB Disebut Siapkan Figur Alternatif Pengaruh Kepemimpinan PBNU

AKURAT.CO Dinamika politik menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) kian menghangat. Sejumlah pengurus NU di daerah menilai Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tengah menyiapkan langkah strategis untuk memengaruhi arah kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Isu tersebut menguat seiring memburuknya relasi antara PBNU di bawah kepemimpinan KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dan PKB yang dipimpin Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Ketegangan itu disebut memicu konsolidasi politik di kalangan kiai yang memiliki kedekatan dengan PKB.

Wakil Sekretaris PCNU Kabupaten Bandung Barat, Asep Hidayatul Muttaqin, menilai PKB tidak mungkin bersikap pasif menghadapi kontestasi Muktamar NU yang akan menentukan arah organisasi ke depan.

“Secara politik, PKB tidak mungkin pasif. Mereka membaca kepemimpinan PBNU saat ini cenderung menjauh dari basis politik historisnya maka wajar jika muncul upaya menyiapkan skenario beberapa figur alternatif untuk Muktamar ke-35 NU yang sejalan dengan kepentingan politik PKB,” ujar Asep dalam keterangan tertulis, Jumat (6/2/2026).

Baca Juga: Prabowo Siapkan Gedung 40 Lantai untuk MUI di Bundaran HI

Menurut Asep, langkah tersebut dimaksudkan untuk mengembalikan hubungan NU–PKB ke pola yang lebih harmonis, sebagaimana khittah awal berdirinya PKB yang lahir dari rahim NU.

Ia menyebut, setidaknya terdapat empat nama yang kerap diperbincangkan di akar rumput NU sebagai figur yang dinilai memiliki kedekatan politik dan kultural dengan PKB. Salah satu nama yang mencuat adalah KH Abdul Salam Shohib atau Gus Salam.

Pengasuh Pesantren Denanyar, Jombang, itu dinilai memiliki legitimasi kuat di lingkungan NU karena merupakan cucu salah satu muassis NU, sekaligus paman dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

“Gus Salam mewakili suara kiai sepuh yang ingin PBNU kembali lebih akomodatif terhadap aspirasi politik warga NU,” kata Asep.

Hingga kini, PBNU maupun PKB belum memberikan pernyataan resmi terkait tudingan adanya upaya intervensi politik menjelang Muktamar ke-35 NU tersebut.