Tekan Korban Jiwa, DPR Usul Pembatasan Ketat Mudik Menggunakan Motor pada Lebaran 2026

AKURAT.CO Komisi V DPR RI terus mengulirkan wacana pembatasan penggunaan sepeda motor untuk mudik jarak jauh pada Lebaran 2026.

Langkah tersebut dinilai penting guna menekan angka kecelakaan lalu lintas dengan tingkat fatalitas tinggi yang kerap memicu korban jiwa.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, menyatakan fokus para pemangku kepentingan, terutama Kementerian Perhubungan dan Korlantas Polri, harus diarahkan pada strategi menekan kecelakaan fatal yang banyak dipicu penggunaan sepeda motor sebagai moda transportasi jarak jauh.

“Saat ini fokus stakeholder terkait harus dialihkan pada strategi menekan angka kecelakaan dengan fatalitas tinggi yang dipicu penggunaan sepeda motor sebagai alat transportasi jarak jauh,” ujar Huda dalam keterangannya, Minggu (22/2/2026).

Huda menilai berkurangnya titik kemacetan selama arus mudik dan balik Lebaran dalam beberapa tahun terakhir merupakan buah dari semakin lengkapnya jaringan infrastruktur nasional.

Tersambungnya Tol Trans Jawa, meluasnya jaringan Tol Sumatera, serta integrasi teknologi informasi dalam manajemen arus kendaraan dinilai efektif mengurai kepadatan.

“Kita melihat kemajuan nyata. Strategi manajemen lalu lintas seperti ganjil-genap, contraflow, hingga one way di jalur tol sangat membantu menurunkan potensi kemacetan. Solidnya koordinasi lintas sektoral membuat arus mudik jauh lebih lancar,” katanya.

Rapor Merah: Kecelakaan Masih Tinggi

Meski kemacetan relatif terkendali, Huda mengingatkan angka kecelakaan masih menjadi rapor merah.

Dalam setiap periode mudik, angka kecelakaan tercatat masih di kisaran 1.000 kejadian dengan ratusan korban jiwa.

Baca Juga: MKD: Ahmad Sahroni Kembali Jabat Pimpinan Komisi III per 10 Maret

Mayoritas insiden terjadi di jalur arteri (non-tol) dan didominasi pengguna sepeda motor.

“Lancar saja tidak cukup jika nyawa pemudik masih terancam. Fakta bahwa jalur arteri dan kendaraan roda dua mendominasi angka kecelakaan fatal menunjukkan urgensi intervensi kebijakan yang lebih berani,” tegasnya.

Sebagai solusi, Huda mendorong pemerintah menyusun strategi push and pull yang komprehensif.

Ia menegaskan pemerintah tidak boleh sekadar melarang penggunaan sepeda motor untuk mudik jarak jauh tanpa menyediakan alternatif yang memadai.

“Pemerintah bisa meningkatkan razia penggunaan sepeda motor untuk mudik jarak jauh sekaligus memberikan solusi transportasi publik yang masif, terjangkau, dan aman bagi masyarakat kelas menengah ke bawah,” ujarnya.

Menurutnya, pembatasan tersebut murni didasari alasan kemanusiaan.

Sepeda motor memang lebih murah dan fleksibel, namun sangat rentan digunakan untuk perjalanan jauh karena faktor kelelahan dan minimnya perlindungan bagi pengendara.

“Pembatasan mudik motor ini murni alasan kemanusiaan. Kita ingin menekan angka kecelakaan fatal yang sering kali mengorbankan kelompok rentan seperti ibu dan anak-anak,” pungkasnya.