Bukan Sekadar Target, BGN Diminta Stop Praktik Bisnis di Program MBG

AKURAT.CO Badan Gizi Nasional (BGN) perlu segera melakukan pembenahan menyeluruh menyusul berbagai persoalan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menilai, perbaikan harus dimulai dari aspek fundamental, seperti tata kelola, struktur organisasi, hingga kualitas sumber daya manusia.

Ia menyoroti masih adanya penempatan personel yang tidak memiliki kompetensi di bidang gizi, sehingga berpotensi memengaruhi kualitas program.

“BGN harus diisi oleh tenaga yang benar-benar paham gizi, bukan sekadar penempatan yang tidak sesuai keahlian,” ujar Trubus saat dihubungi Akurat.co, Rabu (25/3/2026).

Ia juga menilai peran tenaga ahli gizi belum berjalan optimal.

Padahal, mereka seharusnya memiliki tanggung jawab penuh dalam memastikan kualitas makanan sebelum didistribusikan kepada masyarakat.

Selain itu, Trubus menekankan pentingnya evaluasi serius terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), terutama setelah muncul sejumlah pelanggaran yang berujung pada penghentian sementara operasional.

Baca Juga: Prabowo Kumpulkan Menteri di Hambalang, Bahas Percepatan Pengolahan Sampah Jadi Energi

Ia mendorong pemberian sanksi yang tegas, termasuk kemungkinan pidana, guna menimbulkan efek jera dan meningkatkan kepercayaan publik.

Tak hanya itu, transparansi kerja sama antara BGN dan SPPG juga menjadi sorotan.

Ia menilai isi perjanjian perlu dibuka kepada publik agar masyarakat dapat mengetahui mekanisme dan standar yang diterapkan.

“Dengan keterbukaan, publik bisa menilai dan ikut mengawasi,” katanya.

Trubus menilai minimnya transparansi selama ini memicu berbagai persepsi negatif di masyarakat, termasuk dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan program.

Setelah berjalan lebih dari satu tahun, ia menyebut program MBG seharusnya memasuki tahap evaluasi menyeluruh, baik dari sisi kelembagaan maupun implementasi di lapangan.

Ia juga mengingatkan agar program tersebut tidak bergeser menjadi ladang bisnis, melainkan tetap berorientasi pada pelayanan publik dan peningkatan kualitas gizi masyarakat.

“Ini bukan untuk mencari keuntungan, tapi untuk mencerdaskan masyarakat,” tegasnya.

Ke depan, Trubus mendorong pemerintah membuka ruang dialog dengan masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas.

Menurutnya, keterlibatan publik penting karena program ini dibiayai oleh anggaran negara dan harus dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Baca Juga: Arus Balik Lebaran 2026 Terkendali, Polri Mulai Setop Sistem One Way Nasional