Prabowo: Kalau Pemerintahan Tak Baik, Ganti dengan Mekanisme yang Baik dan Damai

AKURAT.CO Presiden RI, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan yang demokratis, dan kedaulatan sepenuhnya ada di tangan rakyat. Sistem yang demokratis tersebut, dipilih berdasarkan kesepakatan bersama para tokoh dan pemimpin bangsa terdahulu.
"Kita selalu berpegang teguh pada konsensus-konsensus besar. Kita telah memilih bernegara secara demokrasi. Demokrasi kedaulatan di tangan rakyat," kata Prabowo dalam taklimat pada rapat kerja pemerintah di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Terkait hal itu, Prabowo mengaku tidak masalah jika ada pihak yang kurang puas dan menganggap pemerintahannya kurang baik. Menurutnya, sistem demokrasi telah menyiapkan mekanisme yang sah untuk meraih atau mengganti kekuasaan.
Baca Juga: Prabowo: Ekonomi Kita Kuat di Tengah Krisis Global, Kebutuhan Energi Aman
"Tidak masalah. Kalau ada pemerintah yang dinilai tidak baik, ya gantilah pemerintah itu. Ada mekanismenya dengan baik, dengan damai bisa melalui pemilihan umum, tidak ada masalah," ujarnya.
Dia juga tidak masalah jika ada pihak-pihak yang ingin melakukan impeachment terhadap pemerintahannya, selama hal tersebut dilakukan secara konstitusional.
"Bisa juga melalui impeachment, tidak ada masalah. Tapi impeachment yang melalui saluran. Ada salurannya, DPR, MK, MPR. Itu dilakukan tidak masalah," tuturnya.
Baca Juga: Prabowo Beri Tenggat Satu Pekan, Bahlil Diminta Sapu Bersih Izin Tambang Bermasalah
Prabowo menjelaskan, sejarah telah membuktikan bahwa para pemimpin terdahulu mampu mengakhiri masa kekuasaannya dengan baik tanpa melalui kekacauan.
"Dalam, dalam sejarah kita telah terjadi beberapa pergantian. Bung Karno turun dengan damai. Pak Harto turun dengan damai. Gus Dur turun dengan damai. Melalui proses, tidak melalui kekerasan," ujar Prabowo.
"Jadi saudara-saudara, percayalah kepada sistem yang telah dibangun oleh pendiri-pendiri bangsa kita. Percayalah pada kekuatan kita sendiri. Percayalah kepada Indonesia," sambungnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini









