Menu MBG di Pekalongan Berbelatung, Irma Suryani Kritisi Lemahnya Pengawasan di SPPG

AKURAT.CO Ramai di jagat media para siswa di SMK Baitussalam, Pekalongan, menemukan adanya belatung pada menu program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama pada lauk ayam.

Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, mengatakan insiden tersebut merupakan bentuk kelalaian serius dari petugas Badan Gizi Nasional (BGN) yang bertugas di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menurutnya, makanan yang akan didistribusikan kepada siswa seharusnya melalui proses pengecekan ketat terlebih dahulu.

Baca Juga: Program MBG dan Kopdes Merah Putih Penopang Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I-2026

Dia pun mempertanyakan peran tenaga ahli gizi dan kepala SPPG yang dinilai lalai, sehingga makanan tidak layak konsumsi bisa lolos hingga ke penerima manfaat.

"Seharusnya ada kontrol sebelum makanan dibagikan. Ini bukan sekadar kesalahan teknis di lapangan, tapi menunjukkan lemahnya pengawasan dari tim yang ditempatkan di SPPG," ujar Irma dalam keterangannya, Rabu (6/5/2026).

Dia menilai, kejadian ini tidak bisa hanya diselesaikan dengan permintaan maaf dari pihak terkait. Permasalahan utama terletak pada kualitas sumber daya manusia, khususnya kepala SPPG dan tenaga ahli gizi yang perlu segera dibenahi.

Selain itu, Irma juga menyoroti belum optimalnya kerja sama antara BGN dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam memastikan keamanan pangan program MBG. Dia menyebut, koordinasi lintas lembaga tersebut hingga kini belum berjalan efektif.

Baca Juga: KSP Perkuat Pencegahan Korupsi, Soroti Celah di Program MBG hingga Sekolah Rakyat

Dia mengungkapkan keprihatinan atas proses penerbitan sertifikat laik higienis oleh Dinas Kesehatan, yang dinilai tidak melalui verifikasi lapangan secara langsung. Kondisi ini dinilai berpotensi membuka celah terjadinya pelanggaran standar keamanan pangan.

Irma pun mendesak adanya pembenahan menyeluruh terhadap sistem pengawasan, peningkatan standar operasional SPPG, serta penguatan kualitas tenaga pelaksana agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

"Mirisnya, sertifikat laik higienis bisa keluar tanpa petugas turun langsung ke lokasi. Ini harus dievaluasi total," tegasnya.