DPR Kritisi Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR: Kalau Pilih Juri yang Benar

AKURAT.CO DPR RI menyoroti polemik penilaian dalam ajang Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang viral di media sosial. 

Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, meminta Sekretariat Jenderal MPR melakukan evaluasi terhadap penunjukan dewan juri agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

"Ya saya sikapi itu, itu jangan sampai terjadi ya evaluasi di Kesekjenan MPR ngangkat juri ya masa jawaban sama nilainya beda," kata Cucun kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Baca Juga: Viral Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI 2026 Jadi Sorotan, Begini Kronologi Lengkapnya

Menurutnya, penilaian dalam kompetisi pendidikan seperti LCC Empat Pilar harus dilakukan secara objektif dan profesional, agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat, khususnya peserta didik.

"Ya pokoknya kita dari anggota MPR ini sampaikan protes juga kepada Kesekjenan MPR, kalau ngangkat juri yang benar, itu saja," ujarnya.

Senada dengan Cucun, Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda, juga menyampaikan sikap tegas terkait insiden tersebut. Dia menuntut permintaan maaf terbuka dari pihak juri dan sekretariat MPR RI, menyusul adanya penilaian yang dianggap keliru terhadap jawaban peserta.

Dia kemudian meminta MPR untuk memasukkan nama juri tersebut ke dalam daftar hitam (blacklist), agar tidak dilibatkan kembali dalam kegiatan serupa di masa mendatang.

"Ini buruk. Apa pun alasannya, ini mencederai intelektualitas dan nilai-nilai konstitusionalisme yang kita anut selama ini," ujar Rifqinizamy dalam video di akun Instagram pribadinya @bang.rifqi.mrk, Senin (10/5/2026).

Sebelumnya, LCC Empat Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat digelar di Pontianak pada Sabtu (9/5/2026) dan diikuti sembilan sekolah menengah atas. Tiga sekolah yang melaju ke babak final yakni SMAN 1 Pontianak, SMAN 1 Sambas, dan SMAN 1 Sanggau.

Baca Juga: Pemprov Jakarta Siapkan CFD Baru di Rasuna Said, Ruang Publik Bebas Polusi Kian Luas

Polemik muncul saat sesi rebutan jawaban ketika juri memberikan pertanyaan mengenai lembaga yang pertimbangannya wajib diperhatikan DPR dalam memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Regu C dari SMAN 1 Pontianak menjadi peserta pertama yang menjawab pertanyaan tersebut, dengan menyebut anggota BPK dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan diresmikan Presiden. Namun jawaban itu justru dinilai salah oleh dewan juri dan dikenai pengurangan poin.

Tak lama kemudian, regu B dari SMAN 1 Sambas memberikan jawaban dengan redaksi serupa. Kali ini, dewan juri menyatakan jawaban tersebut benar dan memberikan nilai penuh.