Pemerintah Fokus Perbaikan Tata Kelola Program MBG dari Hulu ke Hilir

AKURAT.CO Realisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas nasional, menunjukkan perkembangan yang sangat masif di lapangan.

Puluhan juta masyarakat dari berbagai elemen di seluruh Indonesia, kini telah terdata sebagai penerima manfaat langsung.

Berdasarkan rilis data terbaru dari Badan Gizi Nasional (BGN) per 12 Mei 2026, progres pemenuhan target program ini berjalan cukup agresif. Lompatan angka capaian tersebut menjadi sinyal positif bagi percepatan peningkatan kualitas SDM nasional.

Baca Juga: KSP Temukan Dapur MBG Tak Layak, Minta SPPG Bermasalah Segera Disuspensi

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, mengungkapkan total target keseluruhan program ini mencakup kelompok rentan seperti siswa PAUD, SD, SMP, SMA, santri, ibu hamil, ibu menyusui, hingga anak balita di seluruh wilayah Indonesia.

"Jumlah penerima manfaat yang terdata mencapai 61.991.412 orang atau 74,8 persen dari total target 82,9 juta penerima," ujar Qodari dalam konferensi pers di Kantor Bakom RI, Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Guna menopang penyaluran yang masif ini, infrastruktur pendukung berupa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) juga terus dikebut pemenuhannya. Pemerintah mencatat sudah ada puluhan ribu unit SPPG yang terdata di seluruh pelosok tanah air.

"Jumlah SPPG yang terdata sebanyak 28.390 SPPG dengan 15.795 SPPG atau 55,42 persen di antaranya telah memiliki sertifikat SLHS," tuturnya.

Baca Juga: BGN: Program MBG Tak Batasi Relawan Berdasarkan Usia Maksimal

Qodari menegaskan bahwa aspek manajemen juga tidak boleh diabaikan. Fondasi tata kelola yang kokoh menjadi harga mati agar pelaksanaan program di lapangan dapat berjalan aman, konsisten, tepat tasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sistem kontrol ini dirancang dengan sangat ketat agar memperkecil celah penyimpangan. Manajemen pengawasan berlapis pun mulai diimplementasikan secara komprehensif, mulai dari hulu operasional hingga ke tangan masyarakat.

"Penguatan dilakukan dari hulu ke hilir. Mulai dari perencanaan dan standar menu, seleksi dan pengawasan mitra SPPG, SOP higenitas dan distribusi, mekanisme pelaporan dan penanganan insiden, hingga transparansi serta akuntabilitas pengawasan agar manfaat program benar-benar sampai ke penerima secara aman, layak, dan konsisten," ungkapnya.