Muktamar ke-35 NU Harus Lahirkan Pemimpin dengan Semangat Keutuhan Bangsa

Okto Rizki Alpino | 19 Juni 2026, 15:22 WIB

Tokoh muda NU, Gus Lilur, secara terbuka mendukung Menteri Agama, Nasaruddin Umar, menjadi Ketum PBNU dalam Muktamar ke-35 NU. Foto: Dok. Pribadi

AKURAT.CO Peserta Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) diminta dapat menjadikan forum tertinggi organisasi sebagai momentum pemurnian. Bukan arena perebutan kekuasaan.

Tokoh muda NU, HRM Khalilur R. Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur menjelaskan, pilihan pemimpin di muktamar kali ini akan menentukan posisi NU sebagai penjaga keutuhan Republik Indonesia, bukan justru mesin mobilisasi massa.

Gus Lilur merujuk pada Muktamar ke-34 NU di Lampung pada Desember 2021 sebagai peringatan nyata. Menurutnya, proses pemilihan yang sarat kepentingan dalam muktamar tersebut berujung pada perpecahan internal, konflik kepengurusan yang merembet ke ranah hukum, korupsi hingga terseretnya NU dalam pusaran politik praktis.

"Muktamar ke-34 Lampung harus jadi pelajaran pahit yang tidak boleh dilupakan. Salah memilih pemimpin, dampaknya sangat fatal bagi NU. Organisasi jadi terpecah, terseret arus korupsi dan nafsu kuasa," ujarnya, kepada wartawan, Jumat (19/6/2026).

Kiai kampung asal Situbondo, Jawa Timur, itu menilai Muktamar ke-35 NU tidak bisa dilepaskan dari konteks kebangsaan yang lebih luas.

Di tengah kondisi geopolitik global yang bergolak dan kerentanan kohesi sosial dalam negeri, NU sebagai organisasi dengan lebih dari seratus juta warga memikul tanggung jawab moral yang besar.

"NU adalah bagian dari pendiri republik ini. Maka setiap keputusan besar NU harus selalu ditanyakan, apa artinya bagi keutuhan bangsa?" kata Gus Lilur.

Ia menganalogikan semangat yang harus dibawa ke Muktamar ke-35 NU dengan peristiwa Piagam Jakarta pada 18 Agustus 1945.

Ketika itu, para pemimpin Islam merelakan tujuh kata - "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" - demi mencegah disintegrasi bangsa yang baru merdeka.

Bagi Gus Lilur, keputusan itu bukan tanda kekalahan, melainkan puncak kenegarawanan.

"Semangat Piagam Jakarta itu adalah cara berpikir seorang pemimpin Islam, memilih kepentingan yang lebih besar di atas kepentingan diri dan golongannya. Semangat itulah yang harus hadir di bilik pemilihan muktamar," jelasnya.

Sebagai bentuk konkret dari semangat itu, Gus Lilur menegaskan bahwa pemimpin NU yang terpilih di Muktamar ke-35 harus mendukung keberlanjutan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk dua periode.

Ia menilai pemerintahan Prabowo-Gibran merupakan kekuatan penyatu dari dua arus besar yang selama ini berpotensi menjadi sumber perpecahan.

"Kita sudah melihat jejaknya. Polarisasi antara yang disebut cebong dan kampret serta rivalitas antarinstitusi keamanan negara yaitu TNI dan Polri. Prabowo dan Gibran menyatukan itu semua. Demi persatuan bangsa, pemimpin NU pun harus seseorang yang mendukung keberlanjutan itu," kata Gus Lilur.

Atas dasar pertimbangan tersebut, Gus Lilur secara terbuka mendukung Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar untuk menjadi Ketua Umum PBNU, dan mendorong Prof. Dr. KH Said Aqil Siradj untuk mengisi posisi Rais Aam.

Nasaruddin Umar saat ini menjabat Menteri Agama dalam Kabinet Merah Putih, Imam Besar Masjid Istiqlal, sekaligus guru besar yang dikenal di forum-forum dialog antaragama skala internasional.

Sedangkan KH Said Aqil Siradj adalah ulama senior dengan rekam jejak panjang di PBNU dan keilmuan yang berakar dari Universitas Ummul Qura, Makkah.

"Keduanya profesor asli, ulama tulen, cendekia sejati yang bisa mengharumkan NU di panggung global. NU ini kaya tokoh. Jangan sampai yang tampil justru yang itu-itu saja karena faktor politik," ujarnya.

Gus Lilur juga mengkritik fenomena yang disebutnya sebagai "gus-gus nanggung." Figur yang memanfaatkan simbol kesantrian sebagai legitimasi tanpa kedalaman keilmuan yang memadai, dan menggunakan NU sebagai batu loncatan karier politik.

Ia menegaskan bahwa Muktamar NU kali ini adalah ujian sejarah, bukan sekadar suksesi rutin. Seraya berharap para kiai dan ulama peserta muktamar memiliki keberanian moral untuk memilih berdasarkan kapasitas keulamaan, bukan kalkulasi kekuasaan.

"Ini bukan soal hari ini saja. Ini soal masa depan NU dan umat. Kita mau kembali ke jalan ulama, atau terus terseret arus kekuasaan. Itu yang sedang dipertaruhkan," pungkas Gus Lilur.

Muktamar ke-35 NU sendiri dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026. Penentuan tanggal dan lokasi penyelenggaraan spesifik masih dalam proses kurasi oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).