Demi Pemerataan Pembangunan, Mendagri Apresiasi Dukungan Komisi II DPR dalam Penguatan Wilayah Perbatasan

AKURAT.CO Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mengapresiasi dukungan Komisi II DPR dalam upaya memperkuat pengelolaan wilayah perbatasan.

Menurutnya, dukungan tersebut sangat penting mengingat kompleksitas persoalan yang dihadapi di kawasan perbatasan negara.

"Dari Komisi II saya menyampaikan apresiasi yang tinggi. Kenapa? Karena mereka membentuk tim, tim khusus namanya panja, panitia kerja," ujar Tito di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Ia menjelaskan, Tim Panja Komisi II DPR telah meninjau sejumlah titik di wilayah perbatasan Indonesia. Dari peninjauan tersebut, tim menemukan berbagai tantangan yang masih membutuhkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan.

Ia juga menekankan pentingnya keberadaan BNPP sebagai lembaga yang mengoordinasikan penyelesaian berbagai persoalan di wilayah perbatasan. Peran tersebut mencakup penyelesaian sengketa batas negara hingga percepatan pembangunan kawasan perbatasan.

Baca Juga: Wamendagri Minta Mahasiswa Unhan NTT Siapkan Visi dan Disiplin untuk Jadi Pemimpin Masa Depan

Menurut Tito, pembangunan yang merata akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat rasa nasionalisme.

"Kalau negara di perbatasan makmur, masyarakatnya sejahtera, nasionalisme tinggi, ya kan susah diinfiltrasi oleh negara lain," ujarnya.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki wilayah perbatasan yang sangat kompleks, baik di darat maupun di laut.

Untuk perbatasan darat, Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Adapun di laut, Indonesia berbatasan dengan 10 negara.

Mengingat besarnya peran tersebut, Komisi II DPR mengusulkan agar BNPP memiliki kewenangan yang lebih imperatif.

Baca Juga: Usai Sambangi Program Perumahan di Skouw, Mendagri Cek BSPS di Kampung Nelayan Tanjung Ria

Menurutnya, fungsi koordinasi yang selama ini diemban BNPP kerap menghadapi tantangan karena masing-masing kementerian/lembaga memiliki fokus dan kewenangan tersendiri.

"Karena lembaga koordinatif itu tidak gampang. Kita harus mengkoordinasikan yang setara kementerian/lembaga yang setara, juga pemerintah daerah," kata Tito.

Di sisi lain, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, Tito menegaskan bahwa kolaborasi antarkementerian dan lembaga serta seluruh pihak terkait menjadi kunci percepatan pembangunan wilayah perbatasan.

Karena itu, ia menyambut baik rencana Komisi II DPR membentuk panitia khusus (pansus) yang akan melibatkan berbagai komisi di DPR, guna mengoptimalkan peran kementerian/lembaga dalam memperkuat kawasan perbatasan.

"Pansus khusus daerah perbatasan karena melibatkan kementerian/lembaga yang ada di komisi-komisi lain sehingga otomatis menyelesaikan masalah-masalah yang tadi, masalah-masalah jalan, logistik, perbatasan, sengketa misalnya ya antardaerah. Pembangunan pasar, pembangunan macam-macam, sekolah, pendidikan, itu di daerah-daerah itu bisa dikeroyok ramai-ramai oleh semua kementerian/lembaga ketika pansus yang mengumpulkan," jelas Tito.

Baca Juga: Inflasi Nasional 3,08 Persen, Mendagri Minta Harga Minyak Goreng Terus Dipantau